Maswedi Minta Lubang Bekas Tambang Ditutup, Keselamatan Warga Jadi Sorotan

Ket foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Maswedi.

Publiknews.co Samarinda – Penanganan lubang bekas tambang yang tidak lagi beroperasi di Kota Samarinda perlu mendapat perhatian serius. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Maswedi, meminta pemerintah dan perusahaan pertambangan memastikan lokasi berbahaya tersebut ditangani serta dilengkapi pengamanan untuk mencegah jatuhnya korban.

Menurut Maswedi, keberadaan kolam bekas tambang tanpa perlindungan yang memadai dapat mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak yang berpotensi mendekati lokasi tanpa memahami risikonya. Karena itu, penanganan tidak cukup dilakukan melalui imbauan, tetapi harus disertai tindakan nyata di lapangan.

Ia menilai, pemerintah perlu melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap lubang bekas tambang yang masih terbuka, khususnya yang berada di sekitar kawasan permukiman. Pemetaan tersebut diperlukan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan segera sekaligus memastikan akses masyarakat ke area berbahaya dapat dibatasi.

Peristiwa meninggalnya Azam, seorang anak di Jalan Rimbawan Dalam, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, pada 13 Oktober 2026, kembali menjadi perhatian terhadap aspek keselamatan di sekitar kolam bekas tambang.

Maswedi menegaskan, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengamanan kawasan pertambangan. Ia meminta pemerintah bersama pemegang izin tambang meninjau kembali langkah pencegahan yang selama ini diterapkan.

“Perlu ada evaluasi menyeluruh, terutama menyangkut keamanan di sekitar kolam bekas tambang. Pemerintah dan pemegang izin harus memperketat pengamanan supaya lokasi berbahaya tidak mudah dijangkau masyarakat, khususnya anak-anak,” ujarnya, Jumat (17/10/2026).

Ia menyayangkan insiden serupa masih terjadi meskipun persoalan lubang bekas tambang telah berulang kali menjadi perhatian. Menurutnya, koordinasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, instansi terkait, dan masyarakat perlu diikuti dengan pengawasan rutin serta langkah konkret untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Maswedi juga menyoroti tanggung jawab perusahaan terhadap lahan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan pertambangan. Ia meminta perusahaan tidak mengabaikan kondisi lokasi setelah kegiatan operasional berakhir, termasuk memastikan penutupan lubang tambang dan pelaksanaan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penanganan bekas tambang harus disesuaikan dengan kewajiban masing-masing perusahaan dan kondisi lokasi. Pengamanan sementara, pembatasan akses, serta pemasangan tanda peringatan perlu diperhatikan selama lokasi masih berpotensi membahayakan masyarakat.

Di sisi lain, Maswedi mengakui bahwa kewenangan perizinan pertambangan berada pada pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap perlu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk menyampaikan temuan, mengidentifikasi potensi bahaya, dan mendorong percepatan penanganan lokasi yang berisiko.

Ia meminta agar perusahaan yang mengabaikan kewajiban keselamatan ditindak sesuai aturan. Langkah tegas dinilai penting untuk memastikan tanggung jawab terhadap lingkungan bekas tambang tidak berhenti pada komitmen atau peringatan semata.

“Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pengamanan lubang bekas tambang, termasuk memenuhi kewajiban penutupan dan pemulihan lahan sesuai ketentuan. Pemerintah juga perlu tegas terhadap perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab tersebut,” tegasnya.

Selain mengandalkan pengawasan pemerintah dan perusahaan, Maswedi mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam mencegah kecelakaan. Orang tua diharapkan memastikan anak-anak tidak bermain di sekitar kolam bekas tambang serta memberikan pemahaman mengenai bahaya lokasi yang kedalaman dan kondisi dasarnya tidak diketahui.

Ia berharap penanganan lubang bekas tambang dilakukan secara terpadu melalui pendataan, pengawasan berkala, pembatasan akses, dan pemenuhan kewajiban pemulihan lahan. Upaya tersebut diperlukan agar kawasan bekas pertambangan tidak terus menjadi ancaman bagi masyarakat di sekitarnya.

Maswedi menegaskan, keselamatan warga harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penanganan bekas tambang. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu menjalankan perannya masing-masing agar risiko kecelakaan dapat ditekan dan kejadian serupa tidak terulang.(adv/dprdsamarinda)