Jembatan Lembak Ditargetkan Diperbaiki Januari 2027, Agusriansyah Minta Anggaran Dikawal

Publiknews.co, SAMARINDA – Perbaikan permanen Jembatan Lembak di Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ditargetkan mulai dikerjakan pada Januari 2027. Sambil menunggu realisasi anggaran dari pemerintah pusat, sejumlah langkah penanganan sementara disiapkan agar akses transportasi masyarakat tetap berjalan.

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menjelaskan bahwa rencana penanganan jembatan tersebut telah dikoordinasikan bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Komunikasi juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna mendorong percepatan perbaikan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemasangan pelat besi sebagai penanganan sementara dengan melibatkan perusahaan di sekitar Bengalon. Di sisi lain, pembenahan jalur alternatif di kawasan Sepaso Selatan dan Sepaso Timur juga terus berjalan.

“Untuk sekarang, proses yang sedang berlangsung adalah pembenahan jalan alternatif di wilayah Sepaso Selatan dan Sepaso Timur,” kata Agusriansyah pada Sabtu (14/11/2026).

Ia menyebutkan, penanganan sementara ditargetkan berlangsung hingga Desember 2026. Hal ini lantaran alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk perbaikan permanen belum tersedia pada tahun anggaran 2026.

Meski demikian, Agusriansyah berharap seluruh proses persiapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga pengerjaan konstruksi utama tidak kembali mengalami penundaan.

“Harapan kami, mudah-mudahan tidak ada kendala. Pada awal Januari 2027 pekerjaan permanen sudah bisa dimulai,” ujarnya.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Agusriansyah menyoroti pentingnya pengendalian kendaraan yang melintasi kawasan tersebut. Kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas perlu mendapat perhatian agar tidak menambah tekanan pada konstruksi jembatan yang kondisinya membutuhkan penanganan.

Menurutnya, pengawasan kendaraan bertonase berlebih menjadi salah satu upaya untuk mencegah kerusakan semakin parah selama proses perbaikan permanen belum dilaksanakan.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi jalan alternatif, terutama di wilayah Sepaso Selatan. Badan jalan di kawasan tersebut perlu ditinggikan mengingat lokasinya rawan genangan dan banjir ketika memasuki musim hujan.

Dengan peningkatan badan jalan, akses masyarakat diharapkan tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan curah hujan.

Agusriansyah turut mengingatkan agar rencana anggaran perbaikan Jembatan Lembak tetap mendapat kepastian. Ia tidak ingin alokasi yang telah diperjuangkan justru tidak terealisasi sehingga penanganan infrastruktur tersebut kembali tertunda.

Persoalan Jembatan Lembak juga menjadi bagian dari perhatian Agusriansyah terhadap pemerataan pembangunan di Kaltim. Sebelumnya, ia menyampaikan surat terbuka kepada Presiden dan Kementerian PU untuk meminta perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.

Dalam pandangannya, besarnya kontribusi Kaltim terhadap penerimaan negara melalui sektor sumber daya alam semestinya diikuti dukungan pembangunan yang sepadan.

Ia menilai kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD), termasuk persoalan kurang salur atas hak transfer daerah, turut berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.

“Yang kami rasakan, ada ketidakadilan ketika dana transfer ke daerah dikurangi. Belum lagi hak daerah yang seharusnya disalurkan justru masih mengalami kurang salur,” ungkapnya.

Agusriansyah meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan fiskal tersebut dengan mempertimbangkan kontribusi daerah terhadap negara. Menurutnya, ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dalam pembagian anggaran perlu segera mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial.

“Saya sebagai anggota DPRD sangat tidak menerima ketidakadilan ini. Ini merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan,” pungkasnya.(Adv/DprdKaltim)

Penulis Nisnun editor redaksi