APBD Kaltim Turun Jadi Rp12 Triliun, Firnadi Ikhsan Harap Dana Transfer Dipulihkan Bertahap

Teks Foto: Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan.

Publiknews.co SAMARINDA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sekitar Rp12 triliun membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Kondisi tersebut dipengaruhi berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).

Menanggapi kondisi itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan alokasi transfer ke daerah secara bertahap. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan menjalankan program prioritas.

Firnadi menjelaskan, struktur pendapatan Kaltim selama ini ditopang dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dengan kondisi APBD saat ini, PAD ditargetkan menyumbang sekitar Rp9 triliun. Sementara itu, sekitar Rp3 triliun lainnya berasal dari transfer pemerintah pusat, termasuk DBH.

“Komponen pendapatan itu ada dua yang besar, yaitu transfer ke daerah, termasuk DBH, dan PAD,” ujar Firnadi saat ditemui, Jumat (13/11/2026).

Ia menilai DBH memiliki peran penting dalam menopang keuangan daerah. Terlebih, mekanisme pembagian dana tersebut telah diatur melalui ketentuan perundang-undangan.

Namun, berkurangnya alokasi transfer berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah. Akibatnya, ruang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan juga menjadi lebih terbatas.

Firnadi mengungkapkan, DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim telah melakukan sejumlah upaya untuk memperjuangkan pemulihan dana transfer tersebut.

Upaya itu dilakukan melalui penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat, baik dengan mengirimkan surat maupun melakukan komunikasi langsung ke kementerian terkait. Gubernur Kaltim juga disebut telah melakukan komunikasi untuk memperjuangkan peningkatan alokasi transfer ke daerah.

Dalam perkembangannya, terdapat sinyal dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan penambahan kembali dana transfer. Meski demikian, hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kejelasan mengenai skema, mekanisme, serta besaran anggaran yang akan diberikan.

Firnadi berharap pemulihan alokasi tersebut dapat dilakukan secara bertahap hingga mendekati kondisi sebelum terjadinya pengurangan. Menurutnya, dukungan anggaran yang lebih memadai diperlukan agar pemerintah daerah tetap memiliki kemampuan menjalankan berbagai agenda pembangunan.

“Dikembalikan artinya dulu pernah bagus, kemudian dikurangi, sekarang katanya mau dikembalikan lagi secara bertahap,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengakui DPRD Kaltim belum memperoleh informasi terperinci mengenai kebijakan penataan transfer ke daerah yang tengah disiapkan pemerintah pusat.

Karena itu, pihaknya masih menunggu perkembangan kebijakan tersebut sekaligus berharap aspirasi yang telah disampaikan pemerintah daerah dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi anggaran berikutnya.

“Kami belum mengetahui pemerintah pusat sedang melakukan penataan seperti apa. Apa yang sedang ditata kelolanya, sehingga transfer ke daerah turun sedikit demi sedikit. Ya, memang kami tunggu saja,” paparnya.

Terkait kemungkinan adanya langkah tambahan dari Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, dunia usaha, penanaman modal, serta investasi, Firnadi menyebut belum ada agenda khusus yang disiapkan.

Untuk sementara, DPRD Kaltim masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat terkait pengembalian dana transfer ke daerah.(ADV/DPRDKALTIM)

penulis nisa editor redaksi