DPRD Kaltim Soroti Persoalan Plasma dan Legalitas Lahan Perkebunan Sawit

Publiknews.co, SAMARINDA – Persoalan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari kewajiban kebun plasma yang belum terealisasi hingga ketidakjelasan status hukum lahan perusahaan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu konflik agraria apabila tidak segera ditangani. Terlebih, masih terdapat konsesi perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal meskipun perusahaan telah mengantongi izin usaha.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan persoalan tersebut masih sering disampaikan masyarakat kepada legislatif. Salah satu yang paling banyak dikeluhkan berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam menyediakan kebun plasma bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, sejumlah kelompok masyarakat mempertanyakan realisasi kewajiban tersebut karena belum memperoleh hak sebagaimana mestinya. Padahal, perkebunan sawit diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Masalah plasma masih banyak disampaikan kelompok masyarakat. Mereka mengeluhkan sejumlah perusahaan yang sampai sekarang belum memenuhi kewajiban penyediaan kebun plasma,” kata Firnadi pada Sabtu (14/11/2026).

Selain persoalan kemitraan, kepastian hukum atas penguasaan lahan juga menjadi perhatian. Firnadi menyebut masih terdapat masyarakat yang menghadapi kendala dalam membuktikan keabsahan kepemilikan maupun perizinan lahan.

Di sisi lain, terdapat perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU). Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri karena berkaitan langsung dengan kepastian administrasi dan potensi sengketa lahan.

“Masih ada masyarakat yang mengalami persoalan terkait keabsahan dan perizinan lahan. Itu bisa menjadi sumber konflik. Begitu juga perusahaan yang sudah mendapatkan IUP, tetapi belum memiliki HGU,” ujarnya.

Persoalan lainnya adalah keberadaan lahan konsesi yang tidak lagi dikelola secara produktif. Firnadi mencontohkan Kalpataru Group di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang disebut menguasai lahan dalam luasan ribuan hektare, tetapi sudah lama tidak menjalankan aktivitas perkebunan.

Menurutnya, lahan yang dibiarkan tanpa pengelolaan bukan hanya membuat potensi ekonomi tidak termanfaatkan, tetapi juga menimbulkan persoalan lingkungan. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia turut mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab apabila kawasan konsesi yang tidak dikelola tersebut mengalami kebakaran.

“Ada perusahaan yang menguasai lahan sangat luas di Kukar, bahkan ribuan hektare, tetapi sudah lama tidak berkebun. Kalau lahan seperti itu kemudian terbakar, siapa yang harus bertanggung jawab?” ungkapnya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Firnadi mendorong pemerintah memiliki data dasar atau baseline perkebunan yang lengkap dan terintegrasi. Pendataan diperlukan untuk mengetahui perusahaan yang beroperasi, luas penguasaan lahan, serta status perizinan masing-masing konsesi.

Inventarisasi tersebut juga perlu mencakup perusahaan pemegang IUP yang belum memiliki HGU maupun izin HGU yang masa berlakunya telah berakhir.

Dengan data yang jelas, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan perkebunan sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan hukum dan konflik dengan masyarakat.

“Karena itu, Kaltim harus memiliki data dasar yang jelas. Kita perlu mengetahui perusahaan mana saja yang memiliki IUP, berapa yang sudah mengantongi HGU, termasuk HGU yang masa berlakunya sudah habis,” tandas Firnadi.(Adv/DprdKaltim)

Penulis Nisnun editor redaksi