Hak PI 10 Persen Migas Kaltim Belum Terealisasi, Hasanuddin Mas’ud Desak Kepastian

Publiknews.co, SAMARINDA – Hak partisipasi atau Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari pengelolaan sejumlah wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini belum sepenuhnya terealisasi. Padahal, berbagai upaya melalui koordinasi dengan pemerintah pusat hingga kontraktor migas telah dilakukan untuk memperjuangkan hak daerah tersebut.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan persoalan ini telah dibawa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim ke tingkat pusat melalui pembahasan bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Menurutnya, DPRD bersama gubernur terus mendorong agar kewajiban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam memberikan hak partisipasi kepada daerah dapat segera diselesaikan. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

“Sudah kita dorong, Pak Gubernur juga mendorong. KPK juga sudah masuk, tetapi sampai sekarang memang belum ada penyelesaian,” kata Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas, pada Sabtu (14/11/2026).

Ia menjelaskan, pada dasarnya pihak kontraktor telah menyampaikan kesediaan untuk memenuhi kewajiban PI 10 persen. Namun, komitmen tersebut belum berlanjut pada realisasi karena masih terdapat sejumlah hal teknis dan administratif yang harus diselesaikan.

Di antaranya menyangkut mekanisme pembayaran, ketentuan regulasi, serta perhitungan komponen biaya dan pemotongan yang harus melalui pembahasan bersama SKK Migas.

“Secara prinsip mereka sudah menyatakan bersedia memenuhi kewajiban, hanya saja pembayarannya belum terealisasi. Masih ada mekanisme dan aturan yang harus diselesaikan, termasuk perhitungan pemotongannya,” jelasnya.

Hamas menilai, kepastian PI 10 persen penting bagi Kaltim sebagai daerah penghasil migas. Sebab, keterlibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian serta mendukung pembiayaan pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa bentuk penerimaan PI tidak harus selalu berupa uang. Pemerintah daerah, menurutnya, dapat mempertimbangkan skema penerimaan dalam bentuk komoditas minyak mentah atau crude apabila mekanisme tersebut memungkinkan dan disepakati.

“Kita sebenarnya tidak harus menginginkan dalam bentuk uang. Kalau memungkinkan dalam bentuk barang, misalnya crude, kita bisa meminta dalam bentuk crude,” ungkapnya.

Terkait pengelolaannya, Hamas menyebut perlu ada pembahasan lebih lanjut dengan PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang berkaitan dengan pengelolaan hak partisipasi tersebut.

Kejelasan skema pengelolaan dinilai penting agar PI yang diperoleh nantinya tidak sekadar menjadi hak administratif, tetapi benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan manfaat ekonomi bagi daerah.

Persoalan ini juga berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 yang mengubah ketentuan mengenai penawaran PI 10 persen dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Regulasi tersebut mengatur kewajiban kontraktor untuk menawarkan hak partisipasi secara tertulis kepada BUMD yang telah ditunjuk gubernur, termasuk tahapan dan batas waktu pelaksanaannya.

Sementara itu, persoalan pengalihan PI di Kaltim juga menjadi perhatian pada Wilayah Kerja (WK) Ganal dan Rapak. Pada 5 Oktober 2026, manajemen PT MMP Kaltim diberitakan telah melaporkan persoalan pengalihan hak partisipasi di kedua wilayah kerja tersebut kepada KPK.

Langkah itu dilakukan setelah proses yang disebut telah berlangsung hampir sembilan tahun belum juga menemukan penyelesaian.

Hamas berharap komunikasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan pihak kontraktor dapat menghasilkan kepastian. Menurutnya, daerah tidak boleh terus menunggu tanpa kejelasan atas hak partisipasi yang seharusnya diperoleh dari pengelolaan sumber daya migas di wilayah Kaltim.

“Pak Gubernur sudah mewakili pemerintah Kaltim untuk membicarakan persoalan ini. Tetapi bagaimana hasil akhirnya, sampai sekarang kita belum tahu,” tutupnya.(Adv/DprdKaltim)

Penulis Nisnun editor redaksi