Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi.
Publiknews.co, SAMARINDA – Dukungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu diperkuat melalui program pemberdayaan ekonomi. Salah satu langkah yang dinilai dapat ditempuh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda adalah menyediakan akses permodalan dengan bunga ringan serta pelatihan keterampilan untuk mendorong pekerja membangun usaha sendiri.
Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi. Menurutnya, pekerja yang terdampak PHK membutuhkan alternatif penghidupan agar tidak terus bergantung pada peluang kerja baru di tengah kondisi perusahaan yang melakukan efisiensi.
Ia menilai, perubahan kondisi dunia usaha saat ini turut meningkatkan kerentanan tenaga kerja, terutama mereka yang bekerja di sektor formal dan pertambangan.
“Dinamika ketenagakerjaan saat ini membuat pekerja, khususnya di sektor formal dan pertambangan, rentan dirumahkan hingga kehilangan pekerjaan. Pemerintah daerah perlu hadir agar korban PHK tidak hanya bergantung pada ketersediaan lowongan kerja baru,” ujarnya di Samarinda, Sabtu.
Besarnya persoalan tersebut terlihat dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur. Sepanjang Januari hingga September 2026, tercatat sekitar 8.900 pekerja mengalami PHK. Dari jumlah itu, sekitar 3.400 kasus disebabkan kebijakan efisiensi perusahaan di sektor pertambangan dan jasa.
Ismail berpandangan, persoalan yang dihadapi pekerja setelah kehilangan pekerjaan bukan semata-mata keterbatasan modal. Perubahan orientasi dari pekerja menjadi pelaku usaha juga menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian.
Menurutnya, selama ini sebagian besar tenaga kerja terbiasa mengandalkan penghasilan sebagai karyawan. Ketika hubungan kerja berakhir, tidak sedikit yang kesulitan menentukan pilihan untuk melanjutkan kehidupan ekonomi.
“Selama ini pola pikir kita masih terbentuk untuk menjadi karyawan. Ketika terkena PHK, banyak yang bingung harus berbuat apa,” ungkapnya.
Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda menyiapkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada bantuan keuangan, tetapi juga peningkatan kapasitas masyarakat.
Dua hal yang menjadi perhatian ialah kemudahan memperoleh pinjaman lunak sebagai modal awal usaha dan penyelenggaraan pelatihan keterampilan. Melalui langkah tersebut, pekerja diharapkan memiliki kemampuan untuk merintis usaha maupun mengembangkan keahlian agar dapat kembali terserap di dunia kerja.
Ismail menegaskan, pemberian modal perlu disertai pendampingan dan pembekalan yang memadai. Dengan begitu, bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif dan tidak sekadar menjadi solusi sementara bagi kebutuhan ekonomi keluarga.
Di Samarinda, pemerintah kota sebenarnya telah menjalankan program pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui Kredit Bertuah yang bekerja sama dengan Bankaltimtara. Program tersebut menawarkan pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga dengan plafon mulai Rp1 juta hingga Rp25 juta.
Hingga Agustus 2026, penyaluran Kredit Bertuah tercatat mencapai Rp12,86 miliar kepada 611 pelaku usaha produktif.
Keberadaan program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih terarah bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Namun, diperlukan penyesuaian agar pekerja terdampak PHK juga memiliki kesempatan mengakses fasilitas permodalan tersebut.
Ismail turut mendorong keterlibatan Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam menjalankan program secara terpadu. Kolaborasi kedua perangkat daerah diperlukan mulai dari pendataan calon penerima, pelatihan, pendampingan usaha hingga akses pembiayaan.
Meski demikian, realisasi usulan tersebut masih membutuhkan pembahasan bersama pemerintah kota, terutama terkait kebutuhan anggaran, kriteria penerima manfaat serta mekanisme penyaluran bantuan.
Melalui langkah pemberdayaan tersebut, DPRD berharap pekerja terdampak PHK memiliki kesempatan untuk bangkit secara ekonomi sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru.
Upaya ini juga diharapkan dapat membantu mengendalikan angka pengangguran. Terlebih, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Timur masih berada di angka 5,23 persen berdasarkan data Agustus 2026.
Selain menjaga ketahanan ekonomi keluarga, tumbuhnya usaha-usaha baru juga berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya. (Adv/DPRD/nisnun)







Users Today : 25
Total Users : 552878
Views Today : 37
Total views : 1691806
Who's Online : 8