Pemadaman Listrik Berulang, DPRD Kaltim Desak PLN Buka Penyebab Teknis

Teks Foto: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

Publiknews.co, SAMARINDA – Persoalan pemadaman listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. PT PLN (Persero) diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan sekaligus memaparkan kondisi pasokan dan kemampuan sistem kelistrikan di daerah tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai alasan pemadaman yang selama ini dikaitkan dengan pemeliharaan maupun perbaikan pembangkit belum menjawab keresahan masyarakat. Menurutnya, diperlukan informasi yang lebih terperinci agar publik mengetahui persoalan sebenarnya di balik gangguan listrik yang terjadi sejak pertengahan Juni 2026.

Ia menegaskan, PLN tidak cukup hanya menyampaikan pemberitahuan mengenai pemeliharaan pembangkit. Perusahaan penyedia listrik tersebut perlu menjelaskan faktor teknis yang menyebabkan pasokan listrik belum berjalan secara optimal.

“PLN dianggap belum menyampaikan penjelasan secara jelas terkait persoalan teknis di lapangan,” kata Agusriansyah, Kamis (12/11/2026).

Menurut Agusriansyah, terdapat sejumlah hal yang harus dipastikan, terutama apakah gangguan tersebut berasal dari kerusakan atau pemeliharaan pada unit pembangkit tertentu, atau justru berkaitan dengan persoalan infrastruktur kelistrikan yang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.

Hal ini dinilai penting mengingat sistem kelistrikan di Kaltim mencakup sejumlah daerah, termasuk Samarinda dan Balikpapan. Karena itu, diperlukan penjelasan mengenai keterkaitan sistem serta kesiapan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Ia juga meminta PLN menyampaikan data pendukung secara transparan. Informasi tersebut meliputi riwayat pemadaman, kemampuan daya pembangkit, tingkat kebutuhan listrik saat beban puncak, ketersediaan cadangan daya, hingga tingkat keandalan jaringan.

“Keterbukaan informasi dari pihak terkait diperlukan untuk mengetahui apakah pemadaman yang terjadi murni karena perbaikan insidental atau bagian dari perbaikan menyeluruh,” ujarnya.

Selain persoalan transparansi, Agusriansyah turut menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pemadaman berulang. Gangguan listrik tidak hanya menghambat kegiatan rumah tangga, tetapi juga memengaruhi operasional pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Atas kondisi tersebut, ia menilai PLN perlu mempertimbangkan pemberian kompensasi kepada pelanggan yang mengalami dampak pemadaman. Salah satu bentuk yang dapat dilakukan ialah memberikan pengurangan tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Agusriansyah berharap langkah evaluasi dan pembenahan sistem segera dilakukan agar gangguan serupa tidak terus terjadi. Kejelasan informasi mengenai penyebab pemadaman juga dinilai menjadi bagian penting dari tanggung jawab PLN kepada pelanggan.

“Hal ini mendorong perbaikan agar gangguan listrik tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat,” terangnya.

DPRD Kaltim, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan kelistrikan tersebut mendapat perhatian serius. Pengawasan diperlukan agar langkah perbaikan yang dilakukan PLN benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus menjadi korban dalam persoalan ini,” tutup Agusriansyah.(Adv/DprdKaltim)

penulis nisa editor redaksi