Teks Foto: Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.
Publiknews.co, SAMARINDA – Penyaluran dana bagi hasil pajak kepada 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim disebut telah mengalokasikan sekitar Rp1,5 triliun untuk memenuhi kewajiban pembagian penerimaan pajak yang sebelumnya mengalami penundaan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengungkapkan informasi tersebut berdasarkan pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Ia menyebut terdapat perubahan proyeksi pendapatan daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam pembahasan itu, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang semula berada di angka Rp12,1 triliun mengalami peningkatan menjadi sekitar Rp13 triliun.
“Kalau di Banggar kemarin, waktu KUA-PPAS dibahas, yang terakhir itu ada kenaikan. Awalnya APBD itu diprediksi Rp12,1 triliun, ini naik ke Rp13 triliun,” kata Baharuddin, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan, dari pembahasan tersebut muncul informasi mengenai alokasi Rp1,5 triliun yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota. Anggaran itu disebut berkaitan dengan pembayaran dana bagi hasil pajak yang sebelumnya belum disalurkan.
“Bahwa ada kemarin digambarkan situ Rp1,5 triliun. Rp1,5 triliun itu katanya untuk dana bagi hasil pajak 10 kabupaten/kota yang kemarin tertunda pembayarannya,” tuturnya.
Meski demikian, Baharuddin belum merinci besaran dana yang akan diterima setiap daerah. Ia juga menilai persoalan teknis mengenai perhitungan opsen dan mekanisme pembagian penerimaan pajak perlu dikonfirmasi kepada Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi urusan pendapatan daerah.
Menurutnya, kejelasan alokasi dan mekanisme penyaluran sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Baharuddin pun meminta Pemprov Kaltim segera memenuhi kewajiban pembayaran apabila anggaran untuk hak daerah tersebut memang telah tersedia. Ia menilai pemerintah kabupaten/kota harus memperoleh bagian sesuai ketentuan tanpa harus menghadapi penundaan berkepanjangan.
“Ya kasih haknya kabupaten/kota. Jangan ditahan-tahan begitu. Kalau memang haknya ya kasih. Jangan tidak dikasih,” tegasnya.
Persoalan pembagian penerimaan pajak ini sebelumnya juga menjadi sorotan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan keberatan atas penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak yang ditetapkan Pemprov Kaltim.
Kebijakan tersebut dinilai berdampak terhadap proyeksi pendapatan Kota Samarinda. Pemkot menyebut potensi pengurangan penerimaan mencapai Rp209 miliar atau sekitar 26,24 persen dari target sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp70 miliar berasal dari komponen opsen, sedangkan sekitar Rp139 miliar berkaitan dengan dana bagi hasil pajak. Pemkot Samarinda kemudian meminta agar pemerintah provinsi meninjau kembali perhitungan dan dasar penetapan alokasi tersebut.
Keberatan itu semakin menjadi perhatian karena penyesuaian dilakukan setelah APBD Perubahan 2026 disepakati dan sejumlah program pemerintah kota telah berjalan.
Baharuddin berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarpemerintah daerah. Ia menekankan bahwa penerimaan pajak yang menjadi hak kabupaten/kota harus disalurkan sesuai perhitungan dan ketentuan yang berlaku.
“Tapi kalau penghasilannya ada, orang bayar pajak dan ada haknya kabupaten/kota ya kasih dong. Jangan ditahan-tahan,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun






Users Today : 1117
Total Users : 555424
Views Today : 1574
Total views : 1695180
Who's Online : 6