Teks Foto: Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.
Publiknews.co, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat penyelesaian sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) agar dapat memenuhi batas waktu pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir November 2026.
Upaya percepatan tersebut dilakukan dengan mengintensifkan pembahasan di tingkat komisi dan panitia khusus (pansus). DPRD Kaltim menjadwalkan penyampaian laporan akhir seluruh pembahasan dalam rapat paripurna pada 18 November 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa pembahasan sejumlah ranperda telah berlangsung secara intensif selama hampir satu pekan. Masing-masing komisi dan pansus diminta menuntaskan materi regulasi sesuai bidang yang ditangani.
Dalam pembagian pembahasan, Komisi II menangani dua ranperda, sementara Komisi I bersama pansus membahas sejumlah rancangan regulasi lainnya. Dari empat ranperda yang ditangani pansus, sebagian besar materi pembahasannya kini telah mendekati tahap akhir.
“Jadi tadi ini hampir satu minggu maraton menyelesaikan. Komisi II ada dua perda yang dibahas, Komisi I dan yang pansus itu ada empat. Ini semua insya Allah akan difinalkan besok,” ujar Baharuddin, Senin (16/11/2026).
Ia menerangkan, penyelesaian pembahasan di tingkat DPRD menjadi tahapan penting sebelum dokumen regulasi disampaikan kepada pemerintah pusat. Hasil kerja komisi dan pansus nantinya akan dituangkan dalam laporan akhir untuk dibawa ke rapat paripurna.
Setelah tahapan tersebut, ranperda akan memasuki proses fasilitasi dan konsultasi bersama Kemendagri. Proses ini diperlukan agar rancangan peraturan yang disusun dapat ditindaklanjuti hingga tahap finalisasi sesuai ketentuan pembentukan produk hukum daerah.
Baharuddin mengingatkan, seluruh dokumen harus sudah dilaporkan paling lambat 30 November 2026 melalui sistem elektronik e-Perda. Batas waktu tersebut menjadi perhatian DPRD karena keterlambatan penyampaian dokumen berpotensi menghambat proses penyelesaian regulasi.
“Iya, tanggal 18 ini kan laporan akhir, tanggal 30 itu adalah masa terakhir untuk kerja, untuk melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri karena harus masuk lewat e-katalog, e-perda. Kalau tidak dilaporkan, perda itu tidak selesai, tidak diterima lagi untuk finalisasi, untuk konsultasi,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian laporan pada 18 November akan memberikan ruang waktu bagi DPRD untuk melanjutkan tahapan administrasi sebelum memasuki tenggat pelaporan ke Kemendagri.
Ia berharap seluruh materi yang tengah dibahas dapat segera dirampungkan sehingga tidak ada ranperda yang tertunda akibat persoalan jadwal maupun kelengkapan dokumen.
Meski demikian, Baharuddin menegaskan bahwa kepastian penyelesaian tetap bergantung pada hasil akhir pembahasan yang akan disampaikan secara resmi melalui rapat paripurna.
“Yang terbahas yang di empat pansus itu hampir selesai, nanti di laporan akhir di paripurna,” tutup Baharuddin. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun







Users Today : 1108
Total Users : 555415
Views Today : 1552
Total views : 1695158
Who's Online : 5