• Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
PublikNews.co
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
PublikNews.co
No Result
View All Result
Home Advetorial

Realisasi Plasma Sawit di Kubar Baru 7,84 Persen, Ekti Imanuel Soroti Hak Petani

Nisa by Nisa
November 17, 2026
in Advetorial, DPRD KALTIM
0 0
0
Samsun Dorong Perizinan Tambang MBLB Kaltim Lebih Sederhana, Reklamasi Tetap Jadi Perhatian
Bagikan

Publiknews.co, Samarinda – Pemenuhan kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur (Kaltim), masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Rendahnya realisasi kemitraan tersebut dinilai berpotensi menghambat masyarakat, khususnya petani di sekitar wilayah perkebunan, untuk mendapatkan manfaat dari investasi kelapa sawit.

Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan pelaksanaan kewajiban plasma di Kubar belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat yang harus diperhatikan oleh perusahaan perkebunan.

Menurutnya, persoalan itu kini menjadi salah satu fokus pembahasan DPRD Kubar melalui Panitia Khusus (Pansus) Kelapa Sawit. Pansus tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kendala kemitraan antara perusahaan dan masyarakat, termasuk mencari solusi atas persoalan yang belum mencapai kesepakatan dengan pihak investor.

“Kalau saya lihat di Kubar termasuk kurang baik kalau terkait dengan plasma. Sawit itu kembali ke hak petani, 20 persen plasma. Itu yang lagi di-treatment anggota DPRD Kubar,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Persoalan pemenuhan plasma sebelumnya juga telah masuk dalam rekomendasi DPRD Kubar pada 15 April 2026. Saat itu, dewan meminta adanya perbaikan tata kelola perkebunan sawit kepada pemerintah daerah, termasuk mendorong penyediaan kebun plasma minimal 20 persen serta meningkatkan keterbukaan pengelolaan koperasi yang menjadi mitra perusahaan.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Kaltim yang dipaparkan pada Oktober 2026, realisasi kebun plasma di Kubar tercatat baru mencapai 7,84 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah sejumlah daerah lain, seperti Kutai Timur sebesar 12,01 persen, Berau 13,37 persen, dan Paser yang telah mencapai 21,20 persen.

Selain persoalan perkebunan, Ekti turut memberikan perhatian terhadap penataan sektor pertambangan di Kubar. Ia menilai sejumlah pembenahan administrasi mulai dilakukan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.

Menurutnya, penertiban administrasi bukan dimaksudkan untuk menghambat aktivitas usaha, melainkan memastikan seluruh kewajiban perusahaan berjalan sesuai ketentuan. Salah satu aspek yang masih membutuhkan perhatian ialah pemenuhan jaminan reklamasi.

“Sekarang ini sudah lumayan dirapikan, termasuk RKAB, yang tentu bukan dipersulit. Yang kurang bagus itu soal jaminan reklamasinya, karena ada proses dari Menteri Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan ESDM,” katanya.

Terkait perkembangan investasi di Kubar, Ekti menyebut pemerintah daerah tetap perlu mengikuti mekanisme perizinan yang sebagian kewenangannya berada di pemerintah pusat. Karena itu, kehadiran investor tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihambat, selama kegiatan usaha dijalankan sesuai aturan.

Ia berharap investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menghadirkan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kita tentu tidak bisa menghalangi namanya investasi. Perizinan itu kan di pusat, kita daerah tinggal berproses saja. Yang penting tujuannya baik, pasti kita setuju dan sepakat,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)

Penulis Nisnun

 

Post Views: 13
Previous Post

Agus Aras Minta Pengendalian HIV dan Filariasis di Kutim Diperkuat

Next Post

APBD Kaltim 2027 Diprediksi Turun Jadi Rp12 Triliun, Agusriansyah Minta Belanja Wajib Diprioritaskan

Nisa

Nisa

Next Post
Samsun Dorong Perizinan Tambang MBLB Kaltim Lebih Sederhana, Reklamasi Tetap Jadi Perhatian

APBD Kaltim 2027 Diprediksi Turun Jadi Rp12 Triliun, Agusriansyah Minta Belanja Wajib Diprioritaskan

Sosial Media

Statistik Pengunjung

587533
Users Today : 1117
Total Users : 555424
Views Today : 1572
Total views : 1695178
Who's Online : 6
Your IP Address : 216.73.217.130
Server Time : 2026-11-18
PublikNews.co

Navigate Site

  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi

PT. PUTRA BORERO INDAH BERJAYA

No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In