Publiknews.co, Samarinda – Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 menjadi sekitar Rp12 triliun menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi dalam menentukan arah kebijakan anggaran. Dengan kemampuan fiskal yang semakin terbatas, alokasi belanja harus disusun secara selektif agar kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap terpenuhi.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan pemerintah agar tidak mengesampingkan belanja wajib atau mandatory spending dalam penyusunan APBD mendatang. Menurutnya, komponen tersebut harus menjadi dasar sebelum pemerintah menentukan pembiayaan berbagai program pembangunan.
Ia menyebut sejumlah sektor yang harus diamankan dalam penganggaran, di antaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pembayaran gaji pegawai. Seluruh kebutuhan tersebut perlu dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengalami kekurangan alokasi.
“Yang pertama kita lihat itu mandatory spending. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk gaji pegawai. Itu yang harus diperhatikan lebih dulu,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Agusriansyah menilai penyusutan APBD berpotensi membuat persaingan alokasi anggaran semakin ketat. Karena itu, pemerintah harus memastikan program tambahan tidak mengambil porsi pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban dasar daerah.
Selain persoalan keterbatasan anggaran, ia turut menyoroti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang dinilai belum sepenuhnya berjalan selaras. Kondisi tersebut terlihat dalam sektor pendidikan, ketika masing-masing tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi sejumlah program pusat juga masuk ke sektor yang menjadi kewenangan daerah.
Agusriansyah mencontohkan pembangunan Sekolah Garuda Transformasi yang menyentuh jenjang pendidikan dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, program Sekolah Rakyat juga dilaksanakan pemerintah pusat pada sektor pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Menurutnya, pembagian kewenangan seharusnya berjalan beriringan dengan pembagian tanggung jawab pembiayaan. Ia mempertanyakan kondisi ketika kemampuan keuangan daerah mengalami pengurangan, sementara sebagian urusan yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah justru turut diambil alih pemerintah pusat.
“Tidak hanya anggaran yang dipotong, tapi kewenangannya pun kelihatannya diambil alih. Ini juga persoalan buat bangsa ini dalam menangani undang-undang tentang pembagian kewenangan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dilakukan dengan perhitungan realistis. Dokumen tersebut harus menjadi dasar untuk mengukur kapasitas fiskal sekaligus menentukan program yang benar-benar mendesak untuk dibiayai.
Terkait program Gratispol, Agusriansyah menyebut kebijakan tersebut tetap dapat dilanjutkan selama tidak mengganggu pemenuhan belanja wajib. Namun, apabila kondisi fiskal semakin tertekan, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program yang memungkinkan untuk disesuaikan.
Ia menegaskan, keputusan penganggaran harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pelayanan publik maupun kesejahteraan aparatur. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru membuat kebutuhan dasar pemerintah dan masyarakat terabaikan.
“Selama mandatory spending tidak terganggu, silakan saja. Tapi kalau semakin tergerus, pemerintah harus berani menentukan, apakah Gratispol yang jadi korban atau kesejahteraan pegawai yang harus dievaluasi,” tegasnya. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun







Users Today : 1108
Total Users : 555415
Views Today : 1555
Total views : 1695161
Who's Online : 5