Teks Foto: Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle.
Publiknews.co, SAMARINDA – Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu sasaran utama DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pembahasan tujuh rancangan peraturan daerah (Raperda). Sejumlah regulasi tersebut diarahkan untuk memperluas sumber penerimaan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor usaha terhadap keuangan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengatakan kondisi fiskal daerah membutuhkan upaya serius untuk menggali sumber pendapatan baru. Karena itu, pembahasan regulasi di sejumlah komisi dan panitia khusus (Pansus) diharapkan mampu membuka peluang peningkatan penerimaan daerah.
Hal tersebut disampaikannya setelah Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026), yang salah satu agendanya memuat penyampaian laporan akhir pembahasan sejumlah Raperda.
Dari tujuh agenda regulasi tersebut, satu Raperda dibahas Komisi I, dua Raperda menjadi tanggung jawab Komisi II, sedangkan empat lainnya ditangani Pansus.
Komisi I membahas perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, khususnya terkait penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Sementara itu, Komisi II menangani perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi Perseroda.
Adapun empat Raperda yang dibahas melalui Pansus mencakup penyelenggaraan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB), penanggulangan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS), pengelolaan jasa lingkungan hidup, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sabaruddin menjelaskan, keseluruhan pembahasan tersebut memiliki tujuan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas keuangan daerah. Ia berharap regulasi yang disusun dapat menjadi landasan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi PAD yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Semua Pansus ini mengarah kepada sektor pendapatan asli daerah untuk penggalian sektor pendapatan asli daerah. Karena fiskal kita di Kalimantan Timur kurang baik, sehingga ada tujuh Pansus ini diusulkan untuk menciptakan sektor pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Dari berbagai sektor yang dibahas, ia memberikan perhatian khusus terhadap pembaruan aturan pajak dan retribusi. Menurutnya, masih terdapat potensi penerimaan yang perlu dibenahi, terutama dari pajak air permukaan, kendaraan bermotor, dan alat berat.
Salah satu persoalan yang disorot ialah penggunaan kendaraan operasional perusahaan di wilayah Kaltim yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah. Padahal, kendaraan tersebut menjalankan aktivitas usaha sekaligus memanfaatkan infrastruktur jalan yang dibangun dan dipelihara menggunakan anggaran pemerintah provinsi.
Kondisi tersebut dinilai kurang menguntungkan bagi Kaltim apabila penerimaan pajak kendaraan justru masuk ke daerah lain. Sabaruddin menilai perusahaan perlu mempertimbangkan kontribusi pajak sesuai wilayah tempat kendaraan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional.
“Logikanya begini, perusahaan yang beroperasi menggunakan kendaraan bermotor berpelat nomor luar, mereka beli dari luar, dipakai di sini, di Kalimantan Timur. Sementara yang menganggarkan infrastruktur itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kan tidak fair juga rasanya,” kata Sabaruddin.
Ia menegaskan, keberadaan perusahaan di Kaltim semestinya memberikan manfaat lebih besar bagi daerah, termasuk melalui pemenuhan kewajiban perpajakan. Apalagi, aktivitas usaha turut menggunakan fasilitas publik yang pembangunannya membutuhkan pembiayaan dari APBD.
Karena itu, Sabaruddin mengajak seluruh perusahaan yang beroperasi di Kaltim meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah. Kontribusi tersebut dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Nah, oleh karenanya, kita mengimbau kepada perusahaan-perusahaan, coba sadar bahwa ada tanggung jawab kepada perusahaan-perusahaan itu untuk memberikan kontribusi di Kalimantan Timur melalui sektor pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi






Users Today : 1117
Total Users : 555424
Views Today : 1569
Total views : 1695175
Who's Online : 6