Teks Foto: Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel.
Publiknews.co, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lebih disiplin dalam menyesuaikan agenda pembahasan anggaran dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Perubahan waktu rapat yang berulang dinilai berpotensi mengganggu rangkaian kegiatan legislatif.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa penyusunan agenda rapat telah melalui mekanisme Badan Musyawarah (Bamus). Karena itu, kesiapan pemerintah daerah diharapkan dapat mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan agar pembahasan anggaran tidak terus mengalami penundaan.
Hal tersebut disampaikan Ekti setelah muncul keberatan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, terkait kembali bergesernya agenda paripurna kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kaltim.
Persoalan itu mencuat dalam Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026). Darlis sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terhadap perubahan jadwal yang dinilai berulang, terutama karena pembahasan anggaran memiliki tahapan yang harus diselesaikan sesuai waktu.
Ekti menjelaskan, penundaan kali ini dipengaruhi oleh molornya waktu pelaksanaan rapat. Agenda yang semula dijadwalkan pukul 09.00 Wita baru dimulai sekitar pukul 10.30 Wita. Selain itu, pembahasan laporan akhir panitia khusus (Pansus) turut menyita waktu sehingga agenda berikutnya tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.
Kondisi tersebut membuat waktu pelaksanaan semakin berdekatan dengan pukul 14.00 Wita. Ekti menduga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum memiliki kesiapan untuk melanjutkan pembahasan kesepakatan KUA-PPAS. Akhirnya, agenda tersebut diputuskan untuk dijadwalkan kembali pada hari berikutnya.
“Karena berdekatan dengan jam 02.00, mungkin kesiapan daripada TAPD atau segala macam belum siap, sehingga dipindahkan besok. Besok tentu masih bisa karena kita itu sebenarnya besok mulai reses. Tetapi pagi kan masih bisa,” jelasnya.
Ia menyebut pelaksanaan rapat pada pagi hari berikutnya masih memungkinkan karena agenda reses anggota DPRD belum menghalangi kegiatan tersebut.
Terkait frekuensi perubahan jadwal, Ekti mengaku tidak mengetahui jumlah pastinya. Namun, ia menjelaskan bahwa pergeseran agenda selama ini terjadi karena adanya permintaan penyesuaian waktu dari pihak pemerintah provinsi.
Menurutnya, DPRD telah lebih dahulu menetapkan kalender kegiatan melalui Bamus. Akan tetapi, pemerintah provinsi terkadang mengajukan permohonan perubahan tanggal melalui surat Sekretaris Daerah (Sekda), sehingga jadwal yang telah disusun harus kembali disesuaikan.
“DPRD kan sudah menjadwalkan sesuai Bamus. Nah, tetapi Bu Sekda bersurat, minta tanggal ini. Kita pindahkan tanggal yang diminta, geser lagi, seperti itu,” ujarnya.
Ekti menilai koordinasi antara kedua lembaga memang diperlukan. Namun, penyesuaian seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan agenda yang sudah disusun agar tidak menimbulkan perubahan berulang.
Ia juga mengingatkan, pergeseran jadwal dapat memunculkan persepsi bahwa DPRD tidak menjalankan proses penjadwalan secara tertib. Padahal, seluruh agenda legislatif telah ditetapkan melalui mekanisme Bamus dan disahkan dalam rapat paripurna.
Karena itu, Ekti meminta Pemprov Kaltim memperkuat koordinasi serta memastikan kesiapan sebelum agenda pembahasan anggaran ditetapkan. Dengan demikian, tahapan pembahasan APBD dapat berjalan lebih teratur tanpa terus terkendala perubahan waktu.
“Kita berharap ke depan tentu Pemprov bisa menyesuaikanlah, karena kalau sampai beberapa kali itu ya tentu seperti yang kita dengar Pak Haji Darlis tadi kan ada kekhawatiran. Takutnya nanti dikira DPRD yang tidak berproses dengan baik penjadwalannya, karena kita DPRD ini bekerja sesuai jadwal Bamus,” tandas Ekti. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi







Users Today : 1108
Total Users : 555415
Views Today : 1543
Total views : 1695150
Who's Online : 5