Publiknews.co, SAMARINDA – Keterlibatan perusahaan daerah dalam kegiatan ekonomi maritim dinilai dapat membuka peluang sumber pendapatan baru bagi Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi memanfaatkan potensi tersebut, terutama pada kawasan perairan yang memiliki intensitas aktivitas pelayaran cukup tinggi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai aktivitas kapal di sejumlah wilayah perairan Kaltim selama ini belum memberikan pemasukan langsung bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, kegiatan pelayaran dan jasa maritim telah berlangsung dalam waktu cukup lama.
Ia mencontohkan kawasan Muara Berau yang diperkirakan menjadi lokasi aktivitas sekitar 100 hingga 150 kapal. Kegiatan tersebut bahkan telah berjalan selama kurang lebih 20 tahun, tetapi belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kawasan ini sudah lama menjadi lokasi aktivitas kapal, tetapi belum menghasilkan satu rupiah pun untuk pendapatan asli daerah,” kata Hasanuddin, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperluas sumber pendapatan daerah. Meski kewenangan perizinan sektor maritim berada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi masih memiliki ruang untuk mengelola pemanfaatan kawasan laut melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
“Memang perizinan kegiatan maritim berada di pemerintah pusat. Namun, daerah tetap memiliki peluang mengelola kawasan laut melalui PKKPRL,” jelasnya.
Untuk merealisasikan peluang tersebut, Hasanuddin mendorong perusahaan daerah PT Melati Bhakti Satya (MBS) mengambil peran dalam bisnis jasa maritim. Rencana pengembangan usaha ini telah disiapkan Pemprov Kaltim sejak 2025, tetapi realisasinya masih menunggu kejelasan pelimpahan kewenangan dan perizinan dari pemerintah pusat.
Selain Muara Berau, peluang usaha juga dinilai terbuka pada layanan kapal tunda dan pemanduan di sekitar Jembatan Mahakam. Ia mengusulkan agar perusahaan daerah menjajaki kerja sama dengan Pelindo melalui pola business to business (B2B).
Skema tersebut dinilai dapat membuka peluang usaha sekaligus memberikan perhatian terhadap aspek keamanan infrastruktur. Hasanuddin mengingatkan, aktivitas pelayaran di sekitar jembatan perlu diatur dengan mekanisme perlindungan dan pertanggungjawaban yang jelas, termasuk melalui asuransi.
“Kalau terjadi kerusakan pada jembatan, pembiayaannya tentu akan menjadi persoalan bagi daerah. Karena itu, perlu ada keterlibatan perusahaan daerah melalui kerja sama bisnis dengan Pelindo, termasuk memastikan adanya perlindungan asuransi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasanuddin menyebut potensi usaha maritim juga tersebar di sejumlah kawasan lain, seperti Muara Jawa, Balikpapan, Paser hingga Kutai Timur. Salah satu kegiatan yang dinilai memiliki peluang ekonomi adalah layanan ship-to-ship atau pemindahan muatan antarkapal.
Berdasarkan perkiraannya, aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan pendapatan hingga Rp300 miliar per bulan. Potensi ini dinilai dapat menjadi peluang bagi perusahaan daerah untuk memperluas kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Kaltim.
Hasanuddin berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai kewenangan dan perizinan yang dibutuhkan. Dengan kejelasan tersebut, perusahaan daerah dapat memiliki ruang lebih besar untuk masuk dalam pengelolaan jasa maritim dan mengoptimalkan potensi ekonomi perairan Kaltim. (adv/DPRD Kaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi







Users Today : 1350
Total Users : 557102
Views Today : 2273
Total views : 1697855
Who's Online : 11