Publiknews.co, SAMARINDA – Penurunan kemampuan keuangan daerah pada 2027 membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) perlu menyesuaikan perencanaan kegiatan. Setiap program diminta memiliki sasaran yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengingatkan agar perangkat daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dalam menjalankan program kerja. Menurutnya, penggunaan anggaran harus mempertimbangkan hasil dan dampak yang dihasilkan bagi kebutuhan publik.
Ia menilai tantangan fiskal yang akan dihadapi Kaltim pada 2027 membutuhkan langkah penentuan prioritas secara lebih ketat. Terlebih, APBD diproyeksikan kembali mengalami penurunan hingga berada di kisaran Rp12,1 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan penyusutan anggaran dalam beberapa tahun terakhir. APBD Kaltim yang pada 2025 berada di angka sekitar Rp21 triliun, turun menjadi Rp15,15 triliun pada 2026. Berkurangnya transfer dari pemerintah pusat turut memengaruhi kapasitas keuangan daerah.
“Setiap program dan rupiah yang dialokasikan harus memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Dengan proyeksi APBD 2027 yang hanya sekitar Rp12,1 triliun, pemerintah harus semakin cermat menentukan penggunaan anggaran,” ujar Andi, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi OPD dalam menyusun rencana kerja. Kegiatan yang kurang mendesak dan tidak memberikan manfaat langsung perlu ditinjau kembali agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih prioritas.
Andi juga mengingatkan agar keterbatasan anggaran tidak menggeser perhatian pemerintah dari sektor pelayanan dasar. Pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan belanja daerah, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat.
Ia berharap setiap perangkat daerah mampu menerjemahkan kebijakan efisiensi melalui program yang lebih terarah, bukan sekadar mengurangi kegiatan tanpa mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.
“Program yang disusun harus benar-benar nyata dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi hasilnya tidak memberikan dampak yang jelas,” tegasnya.
Andi menambahkan, penyesuaian anggaran perlu dilakukan melalui perhitungan yang matang agar penurunan kapasitas fiskal tidak berimbas pada kualitas pelayanan pemerintah. Dengan penentuan prioritas yang tepat, kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kaltim diharapkan tetap dapat terpenuhi. (adv/DPRD Kaltim)
Penulis: Nisnun editor redaksi







Users Today : 1332
Total Users : 557084
Views Today : 2233
Total views : 1697815
Who's Online : 11