Publiknews.co, SAMARINDA – Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) yang berada di kisaran Rp4 juta dinilai belum sebanding dengan kebutuhan hidup pekerja. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mendorong pemerintah mempertimbangkan kenaikan upah minimum hingga mencapai Rp5 juta.
Menurut Agusriansyah, penentuan upah minimum harus memperhatikan perkembangan harga kebutuhan masyarakat. Kenaikan biaya pangan, sandang, dan papan dinilai semakin memengaruhi kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia berpandangan, besaran pendapatan pekerja perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan biaya hidup yang terus meningkat, upah sekitar Rp4 juta dianggap tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerja di Kaltim.
“Belanja-belanja sudah pada naik, kebutuhan pokok, terus kebutuhan biaya sandang, pangan, dan papan sudah pada naik. Jadi menurut saya, Rp4 juta itu sudah tidak layak untuk di wilayah Kalimantan Timur,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Agusriansyah menyebut angka Rp5 juta sebagai batas upah yang perlu diperjuangkan agar pekerja memperoleh penghasilan lebih layak. Ia meminta persoalan ini menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan kebijakan pengupahan.
Menurutnya, pembahasan UMP tidak cukup hanya berorientasi pada besaran kenaikan secara administratif. Pemerintah juga perlu melihat kemampuan upah dalam memenuhi kebutuhan riil masyarakat, terutama pekerja yang mengandalkan penghasilan bulanan.
Ia turut menyoroti pentingnya keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan bersama para pemangku kepentingan di daerah untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi dan beban pengeluaran pekerja sebelum menetapkan kebijakan upah minimum.
“Jadi menurut saya, Rp4 juta itu sudah tidak layak untuk di wilayah Kalimantan Timur. Itu minimal Rp5 juta ke atas. Ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Ketenagakerjaan termasuk pemangku di pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agusriansyah menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Ia mengingatkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk melalui penghasilan yang layak, menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Ini kalau mensejahterakan warganya saja nggak mampu, ini kegagalan kepemimpinan,” tukasnya. (Adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun







Users Today : 1446
Total Users : 561911
Views Today : 3120
Total views : 1706835
Who's Online : 7