Publiknews.co, SAMARINDA – Pemerintah diminta mencari sumber penerimaan negara di luar sektor perpajakan untuk memperkuat kondisi fiskal. Optimalisasi aset milik negara dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai dapat menjadi alternatif tanpa terus menambah beban ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, saat menanggapi persoalan kekurangan penerimaan pajak yang disebut mencapai Rp514 triliun hingga akhir 2026, Sabtu (21/11/2026).
Nurhadi menilai, pemerintah perlu mengevaluasi strategi penerimaan negara agar tidak terlalu bergantung pada pajak yang dibayarkan masyarakat. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama dari kekayaan dan aset negara yang masih dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
“Menambah penerimaan melalui pajak memang menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah. Tetapi, masih banyak potensi lain yang seharusnya digarap untuk memperkuat pendapatan negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan kontribusi BUMN perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat pendapatan pemerintah. Selain itu, aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal juga perlu dikelola secara produktif agar menghasilkan nilai ekonomi.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum menetapkan kebijakan yang berpotensi meningkatkan kewajiban perpajakan. Sebab, tekanan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat.
“Jangan sampai upaya mengejar target penerimaan justru membuat masyarakat semakin terbebani, sementara mereka sendiri masih harus menghadapi berbagai persoalan ekonomi,” tegasnya.
Nurhadi juga mengingatkan bahwa kebijakan perpajakan perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan kemampuan warga dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Di sisi lain, ia menyoroti pentingnya pemerataan hasil pembangunan dari penerimaan pajak. Menurutnya, masyarakat perlu merasakan manfaat nyata dari kontribusi yang telah mereka berikan kepada negara, baik melalui peningkatan infrastruktur maupun pelayanan publik.
Hal tersebut, lanjutnya, juga perlu menjadi perhatian bagi Kaltim yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui berbagai sektor unggulan.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi hasil pembangunan yang dirasakan belum sebanding dengan kontribusi yang diberikan,” katanya.
Ia berharap pemerintah memastikan penerimaan pajak digunakan secara efektif untuk membiayai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kualitas belanja negara juga perlu diperhatikan agar setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan hasil yang optimal.
Karena itu, Nurhadi mendorong pemerintah melakukan pembenahan tata kelola kekayaan negara, meningkatkan kinerja BUMN, serta memastikan pemanfaatan aset negara berjalan lebih produktif.
Menurutnya, penguatan penerimaan negara seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pungutan pajak, tetapi juga melalui pengelolaan potensi ekonomi yang sudah dimiliki pemerintah. Dengan demikian, kondisi fiskal dapat diperkuat tanpa mengabaikan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
(adv/dprdkaltim)
Penulis Nisnun editor redaksi








Users Today : 1442
Total Users : 561907
Views Today : 3082
Total views : 1706797
Who's Online : 7