Publiknews.co, SAMARINDA – Ketersediaan tenaga dokter di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi perhatian DPRD Kaltim. Selain jumlahnya yang belum memenuhi standar ideal, persebaran tenaga medis juga dinilai belum merata, terutama di kawasan pinggiran yang memiliki keterbatasan akses pelayanan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Kaltim masih berada di bawah ketentuan ideal yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Berdasarkan standar WHO, satu dokter idealnya melayani 1.000 penduduk. Namun, dari hasil pembahasan bersama pemerintah daerah, ketersediaan dokter di Kaltim secara keseluruhan masih belum mampu memenuhi kebutuhan berdasarkan rasio tersebut.
“Standar WHO menetapkan perbandingan satu dokter untuk seribu penduduk. Jika mengacu pada ketentuan itu, kebutuhan tenaga dokter di Kaltim masih harus ditingkatkan,” ujar Andi Satya pada Sabtu (22/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan tenaga kesehatan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga pemerataan penempatan. Selama ini, tenaga dokter dinilai lebih banyak terpusat di kawasan perkotaan dibandingkan daerah pinggiran.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pelayanan kesehatan karena masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota harus menghadapi keterbatasan akses untuk mendapatkan penanganan medis.
“Pemerataan tenaga kesehatan harus menjadi perhatian. Jangan sampai sebagian besar dokter berada di perkotaan, sedangkan masyarakat di daerah lain justru kesulitan memperoleh pelayanan,” tegasnya.
Selain ketersediaan dokter, Andi Satya turut menyoroti kapasitas fasilitas rumah sakit, terutama jumlah tempat tidur pasien yang belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, rasio ketersediaan tempat tidur dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan medis masih perlu ditingkatkan. Meskipun kekurangannya tidak terlalu besar, kondisi tersebut tetap membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan fasilitas kesehatan di Kaltim berpotensi terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk serta perkembangan wilayah tersebut sebagai salah satu kawasan strategis nasional.
Atas kondisi itu, Komisi IV DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Pembenahan tidak hanya menyasar rumah sakit milik pemerintah daerah, tetapi juga fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas.
Pemenuhan jumlah tenaga medis, pemerataan penempatan dokter, serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dinilai perlu menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah agar masyarakat di seluruh wilayah Kaltim memperoleh akses pelayanan kesehatan yang layak.(ADV/DPRDKALTIM)
Penulis Nisnun editor redaksi







Users Today : 1448
Total Users : 561913
Views Today : 3137
Total views : 1706852
Who's Online : 8