Publiknews.co, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan Badak Kalimantan subspesies Badak Sumatera bernama Pari dari habitat alaminya di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menuju Suaka Badak Kelian di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Menurut Hasanuddin, upaya perlindungan satwa langka tidak semestinya dilakukan dengan memindahkan hewan dari lingkungan tempat hidupnya. Terlebih, muncul dugaan bahwa rencana tersebut berpotensi membuka peluang perluasan kawasan konsesi, khususnya untuk kepentingan industri pertambangan.
Rencana pemindahan tersebut sebelumnya diwacanakan oleh Kementerian Kehutanan bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur. Namun, DPRD Kaltim berpandangan bahwa langkah tersebut bukan jawaban utama untuk menjaga kelangsungan hidup satwa yang terancam punah.
Hasanuddin menilai perlindungan terhadap badak seharusnya diprioritaskan melalui penjagaan kawasan hutan yang menjadi habitat aslinya.
“Badak merupakan satwa yang dilindungi dan tidak bisa dipindahkan begitu saja dari lingkungan tempat hidupnya. Yang harus dilakukan adalah memastikan habitatnya tetap terjaga,” ujar Hasanuddin, Minggu (22/11/2026).
Penolakan tersebut juga berkaitan dengan lokasi habitat Badak Pari yang berada di kawasan hutan bagian hulu Mahulu, tepatnya di antara Kampung Danum Paroy dan Nyaribungan, Kecamatan Laham. Lokasi tersebut merujuk pada informasi yang dihimpun Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim.
Hasanuddin turut menyoroti dugaan adanya kepentingan penguasaan kawasan hutan di balik wacana penyelamatan dan translokasi satwa. Hal itu dikhawatirkan berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan, konsesi kehutanan, hingga rencana pemanfaatan sumber daya alam lainnya.
Ia mengingatkan agar kawasan hutan lindung maupun konservasi tidak dijadikan ruang untuk kepentingan industri yang berpotensi mengancam keberadaan satwa dilindungi. Menurutnya, aktivitas pertambangan harus tetap memperhatikan batas kawasan dan ketentuan perlindungan lingkungan.
“Wilayah pertambangan harus memiliki batas yang jelas dan tidak boleh mencampuri kawasan hutan lindung, konservasi maupun hutan rakyat. Apalagi jika pemindahan satwa dilindungi diduga berkaitan dengan kepentingan pertambangan. Kami tidak menyetujui hal tersebut karena keberadaan badak harus dijaga,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan konservasi tidak cukup diukur dari upaya menyelamatkan satwa secara langsung. Kelestarian lingkungan dan keamanan habitat menjadi faktor penting agar satwa tersebut dapat terus bertahan hidup di alam liar.
Untuk memastikan persoalan ini tidak berkembang menjadi ancaman bagi kawasan konservasi, DPRD Kaltim berencana memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana translokasi. Pembahasan akan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RDP) guna memperoleh penjelasan mengenai dasar kebijakan tersebut.
“Kami akan memanggil pihak-pihak yang menggagas rencana ini untuk membahasnya melalui RDP. Ada aturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan satwa, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan,” tutup Hasanuddin Mas’ud.
(ADV/DPRDKALTIM)
Penulis Nisnun editor redaksi








Users Today : 1442
Total Users : 561907
Views Today : 3078
Total views : 1706793
Who's Online : 7