Publiknews.co, SAMARINDA – Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian serius DPRD Kaltim. Sejumlah aset pemerintah dilaporkan tidak terurus, bahkan mengalami kerusakan akibat minimnya pemeliharaan dan pengawasan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, H Sabaruddin Panrecalle, menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem pengelolaan aset daerah. Menurutnya, keberadaan aset pemerintah harus diikuti dengan pengawasan dan perawatan secara berkelanjutan, bukan sekadar tercatat dalam administrasi.
Ia mengungkapkan, hasil peninjauan di lapangan menemukan sejumlah fasilitas milik Pemprov Kaltim dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan, terdapat bangunan perkantoran yang sudah lama tidak dimanfaatkan dan dibiarkan terbengkalai.
“Dari hasil peninjauan, kami menemukan sejumlah aset pemerintah yang pengelolaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Ada infrastruktur yang kondisinya memerlukan perhatian serius, termasuk bangunan kantor yang tidak lagi terawat,” ungkap Sabaruddin, Sabtu (22/11/2026).
Ia menyayangkan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan aset tersebut. Padahal, perawatan rutin diperlukan untuk mempertahankan fungsi bangunan dan mencegah kerusakan yang lebih parah.
Menurutnya, menunda pemeliharaan justru berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran karena pemerintah harus mengeluarkan biaya lebih besar ketika kerusakan sudah meluas. Hal ini menjadi persoalan tersendiri di tengah kondisi keuangan daerah yang membutuhkan pengelolaan secara cermat.
“Seharusnya kondisi aset sudah diperhatikan sejak tahun-tahun sebelumnya. Kalau perbaikan baru dilakukan sekarang, tentu tetap harus dilaksanakan, tetapi pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini,” ujarnya.
Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi keuangan dan perekonomian turut mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencari mekanisme pengelolaan yang lebih optimal.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan ialah menggandeng pihak ketiga atau pengelola profesional. Dengan pola tersebut, aset yang belum dimanfaatkan diharapkan bisa dirawat sekaligus dioptimalkan sehingga memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Kami mendorong BPKAD agar tidak membiarkan aset pemerintah tanpa pengelolaan. Perlu dicari pihak yang mampu mengurus dan menjaga aset tersebut agar tetap terpelihara serta bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Selain persoalan kerusakan fisik, Sabaruddin mengingatkan lemahnya pengawasan juga dapat membuka peluang terjadinya penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak. Apabila tidak segera ditertibkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi hingga sengketa kepemilikan.
Karena itu, DPRD Kaltim meminta BPKAD melakukan pendataan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh aset milik pemerintah provinsi. Langkah penertiban juga perlu dipercepat agar aset daerah tidak terus mengalami kerusakan, kehilangan fungsi, maupun berpindah penguasaan tanpa kejelasan.
Komisi II berharap pengelolaan aset tidak hanya berorientasi pada pencatatan administrasi, tetapi juga memastikan setiap barang milik daerah terlindungi, terawat, dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.(ADV/DPRDKALTIM)
Penulis Nisnun editor redaksi







Users Today : 1448
Total Users : 561913
Views Today : 3137
Total views : 1706852
Who's Online : 8