• Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi
PublikNews.co
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional
No Result
View All Result
PublikNews.co
No Result
View All Result
Home Advetorial

Samsun Minta Perusahaan Tambang Bertanggung Jawab atas Korban Lubang Bekas Tambang

Redaksi by Redaksi
November 22, 2026
in Advetorial, DPRD KALTIM, Kaltim
0 0
0
Samsun Minta Perusahaan Tambang Bertanggung Jawab atas Korban Lubang Bekas Tambang
Bagikan

Publiknews.co, SAMARINDA – Ancaman keselamatan masyarakat akibat keberadaan lubang bekas tambang di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menunjukkan, sebanyak 57 orang telah menjadi korban tenggelam di lubang bekas tambang.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai pemasangan papan peringatan dan pembatas di sekitar lubang tambang belum cukup untuk menjamin keselamatan warga. Menurutnya, perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan.

Ia mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan bekas tambang tidak justru disalahkan ketika terjadi kecelakaan. Sebab, permukiman warga sudah ada sebelum kegiatan pertambangan berlangsung.

“Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan. Persoalan keselamatan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi,” tegas Samsun pada Sabtu (22/11/2026).

Ia menambahkan, keberadaan lubang bekas tambang di lingkungan permukiman membuat warga, termasuk anak-anak, berhadapan dengan risiko kecelakaan. Karena itu, perusahaan semestinya memperhitungkan potensi bahaya terhadap lingkungan dan masyarakat sejak tahap perencanaan kegiatan pertambangan.

“Tidak tepat jika masyarakat yang beraktivitas di sekitar lubang tambang justru dipersalahkan. Mereka sudah lebih dahulu tinggal di kawasan tersebut sebelum pertambangan dilakukan,” ujarnya.

Samsun menjelaskan, kewajiban perusahaan dalam mengantisipasi dampak pertambangan harus dimulai sejak proses perizinan. Hal itu mencakup penyediaan jaminan reklamasi serta komitmen untuk memulihkan lingkungan setelah kegiatan penambangan berakhir.

Ia juga menekankan bahwa setiap perusahaan wajib menjalankan kegiatan operasional berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Di dalamnya terdapat ketentuan teknis yang harus menjadi pedoman perusahaan, termasuk penanganan lubang bekas galian atau void.

Penanganan tersebut diperlukan agar bekas aktivitas pertambangan tidak terus menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

“Penanganan void harus menjadi bagian dari kewajiban perusahaan. Jangan sampai lubang bekas tambang dibiarkan begitu saja hingga berpotensi membahayakan warga,” jelasnya.

Meski demikian, Samsun memahami bahwa tidak semua lubang bekas tambang dapat langsung ditutup. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi dan mengendalikan risiko di kawasan bekas operasionalnya.

“Jika terdapat lubang bekas tambang, penanganannya harus dilakukan secara maksimal. Begitu juga kerusakan lingkungan yang wajib dipulihkan melalui reklamasi dan upaya lainnya,” katanya.

Menurut Samsun, pengawasan terhadap perusahaan tambang perlu memastikan seluruh kewajiban tersebut benar-benar dilaksanakan. Perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui pemasangan rambu atau pagar pembatas, tetapi harus disertai pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Ia menegaskan, upaya pencegahan kecelakaan harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan sejak awal kegiatan pertambangan hingga seluruh aktivitas operasional selesai.(ADV/DPRDKALTIM)

Penulis Nisnun editor redaksi

Post Views: 13
Previous Post

DPRD Kaltim Desak Pemprov Benahi Pengelolaan Aset Daerah yang Terbengkalai

Redaksi

Redaksi

Sosial Media

Statistik Pengunjung

594016
Users Today : 1442
Total Users : 561907
Views Today : 3080
Total views : 1706795
Who's Online : 7
Your IP Address : 216.73.216.194
Server Time : 2026-11-22
PublikNews.co

Navigate Site

  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • Redaksi

PT. PUTRA BORERO INDAH BERJAYA

No Result
View All Result
  • Politik
    • DPRD KALTIM
    • DPRD SAMARINDA
    • KPU Samarinda
    • KPU Kaltim
  • Pendidikan
  • Kaltim
    • Samarinda
    • Dispora Kaltim
    • Disdik Kukar
    • Diskominfo Kukar
    • Dispora Kukar
  • Kaltara
  • Ragam
    • Olah Raga
    • Nasional
  • Advetorial
  • Nasional

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In