Joni Ginting Minta Penyebar Dokumen Pengangkatan Pejabat Pemkot Samarinda Ditindak Tegas

PUBLIKNEWS.CO, SAMARINDA – Baru-baru ini publik dihebohkan dengan beredarnya dokumen pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Bagaimana tidak, dokumen penting negara yang harusnya bersifat rahasia, justru tersebar.

Banyak pihak menanggapi persoalan tersebut, ada yang menyayangkan dan mengecam kejadian itu. Tapi ada juga yang mempertanyakan, tujuan dipublishnya dokumen itu.

Tak terkecuali, anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Joni Sinatra Ginting. Menurutnya, beredarnya dokumen pengangkatan pejabat di lingkup Pemkot Samarinda itu adalah pelanggaran berat.

Yang mana, seharusnya dokumen hanya menjadi rahasia pejabat yang diangkat dan ada aturan khusus yang melarang untuk dipublikasikan.

“Itu kan rahasia negara. Jadi kalau itu rahasia negara dan belum saatnya dipublish ke masyarakat luas, itu bukan rahasia negara namanya. Artinya di situ ada pelanggaran berat dan kalau ada pelanggaran, harus diusut sampai tuntas,” katanya, ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (17/2/2022).

Dibalik tersebarnya dokumen penting negara itu kepada publik, Joni Sinatra menyakini, ada pihak-pihak yang sengaja melakukan. Untuk itu dia meminta agar kasus itu diusut. Sedangkan kepada orang yang mempublish harus diberikan sanksi tegas.

“Saya tidak tahu siapa yang mengeluarkan itu, tapi mungkin Wali Kota berharap harus ada yang segera datang kepada dia. Karena jika tidak, akan dibawa ke ranah hukum. Jadi memang harus dijalankan dan saya setuju jika diberikan pelajaran yang berat. Saya yang mendengarnya saja panas, apalagi Wali Kota. Itu sangat tidak etis karena mengeluarkan itu tanpa sepengetahuan. Pasti ada yang bertanggungjawab untuk itu. Jadi saya minta harus cepat diselesaikan,” ujarnya.

Kepada Pemkot Samarinda, Joni Sinatra mengingatkan untuk selalu berhati-hati, terutama atas dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia. Sehingga kejadian ini tidak terulang. Dikatakannya, karena menjadi hal yang aneh jika dokumen pelantikan pejabat lebih dulu diketahui masyarakat, sebelum pelantikan benar-benar dilaksanakan.

“Jangan terulang, karena mungkin. Kalau sebelum Wali Kota melantik, masyarakat sudah tahu. Itu kan aneh,” pungkasnya.

Penulis : Han