Teks Foto: Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.
Publiknews.co, SAMARINDA – Kerusakan akibat longsor di kawasan Teras Samarinda Tahap II menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Peristiwa tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas pembangunan sekaligus sistem pengawasan proyek yang dilakukan pemerintah kota.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta pemerintah kota segera melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya longsoran. Hasil pemeriksaan tersebut diperlukan sebagai dasar menentukan langkah perbaikan dan memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurut Rohim, pembangunan Teras Samarinda memiliki nilai strategis karena kawasan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik sekaligus wajah Kota Samarinda. Oleh sebab itu, kualitas konstruksi harus benar-benar diperhatikan agar fasilitas yang dibangun dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, pihak kontraktor tidak boleh mengabaikan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan, terlebih apabila kerusakan terjadi ketika proyek masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Pihak pelaksana harus bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan. Pemerintah kota juga perlu memastikan penanganan dilakukan sesuai ketentuan sehingga kerusakan yang terjadi tidak dibiarkan tanpa penyelesaian,” ujar Rohim.
Ia juga meminta penyebab longsor dikaji berdasarkan kondisi teknis di lapangan. Pemeriksaan perlu mencakup aspek perencanaan, metode konstruksi hingga kondisi lingkungan di sekitar lokasi pembangunan.
Rohim menilai setiap proyek infrastruktur seharusnya telah melalui analisis risiko sebelum pekerjaan dimulai. Termasuk memperhitungkan kemungkinan terjadinya abrasi maupun faktor alam lain yang dapat memengaruhi ketahanan bangunan.
Dengan perencanaan yang matang, potensi kerusakan semestinya dapat diantisipasi melalui pemilihan metode konstruksi dan penguatan struktur yang sesuai dengan karakteristik lokasi.
“Kalau memang ada pengaruh abrasi atau kondisi lingkungan lainnya, hal itu seharusnya sudah masuk dalam perhitungan sejak tahap perencanaan. Jangan sampai risiko yang sebenarnya bisa diantisipasi justru menimbulkan kerusakan setelah pembangunan berjalan,” tegasnya.
Selain menyoroti tanggung jawab kontraktor, Rohim turut mengingatkan pentingnya pengawasan dari pemerintah kota. Pengawasan tidak hanya dilakukan untuk memastikan pekerjaan selesai sesuai jadwal, tetapi juga menjamin mutu konstruksi memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan.
Ia berharap evaluasi terhadap proyek Teras Samarinda Tahap II segera dilakukan dengan melibatkan pihak teknis terkait. Dengan begitu, penyebab kerusakan dapat diketahui secara objektif dan langkah penanganan bisa ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Menurutnya, perbaikan harus menjadi prioritas agar fasilitas publik tersebut dapat berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunannya serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Yang perlu dipastikan sekarang adalah penyebabnya diketahui, pihak yang bertanggung jawab menjalankan kewajibannya, dan perbaikan dilakukan dengan standar yang benar. Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi,” tandasnya. (adv/DPRD/nisnun)







Users Today : 1180
Total Users : 561645
Views Today : 2663
Total views : 1706378
Who's Online : 6