Adnan Faridhan: Demokrasi Terancam Akibat Peran Buzzer yang Kian Masif

Publiknews.co Samarinda – Kemunculan buzzer yang semakin masif di media sosial menjadi perhatian serius karena dianggap dapat menghambat kebebasan berekspresi dan melemahkan semangat demokrasi.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mengimbau masyarakat agar meningkatkan literasi digital demi menangkal pengaruh negatif dari opini yang dibentuk secara sistematis melalui media sosial.

Menurut Adnan, kehadiran buzzer dalam dinamika politik sebenarnya bukan hal baru.

Namun, ia menilai bahwa belakangan ini peran mereka semakin dominan dalam meredam suara-suara kritis.

“Ketika buzzer digunakan untuk menyerang pribadi maupun kelompok yang menyampaikan kritik, hal ini menunjukkan bahwa kondisi demokrasi kita tengah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa fenomena ini berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, sehingga orang menjadi enggan mengungkapkan pendapat.

“Jika masyarakat terus menerus dibungkam, maka kebebasan berbicara akan tergerus secara perlahan,” tegas Adnan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat seharusnya menjamin ruang terbuka bagi kritik dan diskusi.

Namun kehadiran buzzer justru menggeser makna kritik dari sesuatu yang membangun menjadi sesuatu yang dianggap mengancam.

“Salah satu pilar utama demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Ketika pemerintah dikelilingi oleh pihak-pihak yang bertugas membungkam kritik, maka kecenderungan untuk menjadi antikritik sangat besar,” ungkapnya.

Adnan menegaskan bahwa kritik bukanlah bentuk perlawanan, melainkan bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem demokrasi untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat.

“Jika pemerintah merasa tidak melakukan pelanggaran, maka tidak seharusnya ada rasa takut terhadap kritik yang disampaikan secara terbuka,” ucapnya.

Di sisi lain, Adnan menyoroti sulitnya mengendalikan buzzer karena peran media sosial yang sangat kuat dalam menyebarkan informasi, termasuk propaganda.

“Mereka mampu menyebarluaskan hoaks, fitnah, dan membentuk opini publik dalam waktu singkat,” jelasnya.

Menurutnya, algoritma media sosial turut memperkuat peran buzzer dalam menggiring opini publik.

“Platform digital saat ini menjadi medan yang subur bagi aktivitas buzzer,” tambahnya.

Ia juga menyinggung penggunaan akun anonim, bot, serta akun yang dikelola secara terstruktur untuk melakukan serangan terhadap individu atau kelompok tertentu, sehingga memicu penyebaran disinformasi.

“Serangan dari buzzer ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan dalam skala besar. Ini bukan lagi sebatas individu yang membela kebijakan tertentu, melainkan bagian dari strategi untuk mengendalikan persepsi publik,” paparnya.

Adnan menilai rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat turut mendorong tumbuh suburnya aktivitas buzzer.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

“Kita perlu membangun kesadaran digital agar tidak menjadi korban dari permainan opini yang tidak bertanggung jawab,” imbaunya.

Ia juga meminta pemerintah agar tidak berdiam diri. Menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk menindak praktik buzzer yang merusak ruang demokrasi.

“Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam membuka ruang dialog yang sehat dan inklusif, bukan membiarkan pihak-pihak tertentu menyerang suara-suara kritis,” tegasnya.

Sebagai penutup, Adnan mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap adil dalam menangani akun-akun yang terbukti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan fitnah.

“Jangan sampai justru masyarakat yang menyampaikan kritik secara sehat malah dikriminalisasi,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN