Adnan Faridhan Soroti Peran Pemkot dalam Relokasi Pedagang Pasar Subuh: Minta Prosedur Hukum Dikedepankan

Publiknews.co Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menyampaikan kritik tajam terhadap langkah Pemerintah Kota Samarinda dalam pelaksanaan relokasi pedagang Pasar Subuh yang berada di Jalan Yos Sudarso.

Ia mempertanyakan kewenangan Pemkot dalam mengeksekusi relokasi tersebut, mengingat lokasi yang dimaksud merupakan tanah milik pribadi.

“Sebagaimana saya sampaikan dalam rapat, karena ini merupakan lahan pribadi, seharusnya penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum dan ditangani oleh kepolisian, bukan oleh pemerintah daerah. Bila tetap digunakan tanpa izin, hal itu dapat dikategorikan sebagai penyerobotan,” ujar Adnan.

Adnan menilai keterlibatan langsung Pemkot dalam eksekusi relokasi telah keluar dari fungsi kewenangannya dan berpotensi menimbulkan preseden negatif dalam penanganan persoalan agraria di kemudian hari.

Ia menekankan bahwa langkah yang paling tepat adalah mendorong pemilik lahan untuk melapor secara resmi, agar proses penegakan hukum dijalankan oleh aparat berwenang.

“Saya tidak memahami mengapa Pemerintah Kota begitu cepat merespons kasus ini. Dalam situasi seperti ini, seharusnya mereka menyatakan bahwa perkara tersebut di luar kewenangan mereka dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Adnan juga memperoleh informasi bahwa lahan eks Pasar Subuh akan dialihfungsikan menjadi kawasan pengembangan proyek Chinatown.

Ia menilai hal ini memperkuat dugaan bahwa proses relokasi dilakukan secara tergesa demi mendukung agenda tertentu.

“Ketika saya menanyakan langsung apakah lahan tersebut akan digunakan untuk proyek Chinatown, dan dijawab bahwa memang demikian, hal itu semakin memperjelas arah kebijakan yang diambil,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adnan mengingatkan bahwa dalam penanganan relokasi, aspek legalitas dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya pedagang kecil, harus menjadi prioritas utama.

Ia mengimbau Pemerintah Kota untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil langkah, terlebih jika berkaitan dengan hak atas tanah dan kelangsungan hidup masyarakat.(Nisnun/red)