Publiknews. Co, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Akmal Malik menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). melantik Agus Fatoni Penjabat menjadi Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).Pelantikan diselenggarakan di Kantor Kemendagri, Jakarta , Senin (2/10/2023).
Kedua penjabat gubernur tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur. Keppres ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 September 2023.
Tito mengatakan bahwa setelah kurang lebih satu bulan proses untuk menentukan Pj Gubernur, maka pelantikan ini merupakan hasil dari sidang Tim Penilaian Ahir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden pada minggu lalu dengan melalui proses dan mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga muncul nama untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
“Saya paham betul dua-duanya ini memiliki kemampuan dan kapabilitas yang sangat memadai, disamping mengerti tentang pemerintahan kemudian di ICM yang memahami selama ini tentang daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah,” ucapnya.
Ia mengatakan bahwa sebelumnya Akmal Malik juga memiliki pengalaman sebagai pejabat Gubernur Sulawesi Barat sehingga dengan terpilihnya diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal.
“Tugas utama yang penting bagi saya adalah mereka bisa membuat pemerintahan tetap berjalan (Running) jangan sampai jadi kekosongan,” tuturnya.
Tak lupa, Ia menekankan kepada Pj Gubernur agar melakukan program-program yang sifatnya prioritas baik Nasional dan daerah. Terlebih saat ini Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim sedang pada berlangsung proses pembangunan.
“Misal tentang penurunan angka stunting dan penurunan angka kemiskinan dan esktrim, mengendalikan inflasi dan khusus di Kaltim juga mendorong dan mendukung proses IKN. Dan kemudian kolaborasi dengan badan otorita itu penting,” paparnya.
Maka dari itu, untuk memaksimalkan kinerja Pj diharapkan dapat bersinergi dan berkerjasama dengan seluruh pihak. Lebih lanjut dikatakan Tito Pj bisa memberikan keamanan dan kenyamanan kondusifitas untuk mensukseskan keberlangsungan Pemilu 2024 yang akan datang.
“Saya minta kepada pj gubernur betul-betul mengkonsolidasikan mendalam dengan Forkompinda dengan para staf dan para Bupati dan Wali kota, dan saya harap mereka tidak ada sekat-sekat politik dengan Bupati dan Wali kota,” tutupnya. (red/Eka)