Publiknews.co, SAMARINDA– Aktivitas kendaraan bertonase besar yang menuju Pelabuhan Peti Kemas Palaran melalui jalan lingkungan di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, mendapat sorotan DPRD Kota Samarinda. Pemerintah kota diminta segera melakukan penertiban agar lalu lintas kendaraan berat tidak terus mengganggu kenyamanan masyarakat setempat.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan kendaraan pengangkut barang seharusnya menggunakan jalur khusus yang telah tersedia menuju kawasan pelabuhan. Salah satu akses yang dapat dimanfaatkan yakni jalan poros Palaran.
Menurutnya, penggunaan jalan permukiman dengan alasan memperpendek jarak perjalanan justru berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur. Sebab, jalan lingkungan tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan bertonase besar yang melintas secara rutin.
“Padahal akses khusus menuju pelabuhan telah tersedia, bisa lewat jalan poros Palaran,” kata Anhar di Samarinda, Minggu.
Ia menilai persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh, bukan hanya melalui teguran kepada sopir yang melanggar di lapangan. Pemerintah kota diminta mengevaluasi aktivitas operasional perusahaan yang memanfaatkan jalur permukiman, termasuk pengelola pelabuhan dan perusahaan ekspedisi.
Untuk membahas persoalan itu, Anhar mendorong Komisi III DPRD Samarinda memanggil pihak perusahaan serta instansi terkait guna mencari solusi teknis. Keterlibatan Komisi II juga dinilai diperlukan mengingat persoalan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan distribusi logistik.
Selain masalah lalu lintas, Anhar turut mempertanyakan kontribusi sosial PT Samudera Indonesia selaku pengelola pelabuhan terhadap masyarakat di sekitar kawasan operasional. Ia menilai manfaat yang diterima lingkungan setempat belum sebanding dengan dampak aktivitas usaha yang berlangsung.
“Kalau dilihat lagi, PT Samudera Indonesia sebagai pengelola pelabuhan kontribusinya ke desa juga tidak seberapa,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah meninjau kembali perjanjian kerja sama dengan perusahaan melalui skema bangun guna serah atau *Build Operate Transfer* (BOT). Evaluasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan kerja sama turut memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama terkait keselamatan dan kenyamanan lingkungan sekitar pelabuhan.
Anhar berharap pemerintah kota bersama pihak pengelola segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mengingatkan, aktivitas kendaraan berat yang terus melintasi jalan permukiman berpotensi memicu keresahan warga apabila tidak segera ditangani.
“PT Samudera Indonesia itu harus paham juga, alur jalan menuju pelabuhan sudah ada, jangan lagi dilanggar,” tegasnya.(Adv/DPRD/nisnun)







Users Today : 16
Total Users : 552869
Views Today : 23
Total views : 1691792
Who's Online : 5