Ket foto : Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.
Publiknews.co Samarinda – Curah hujan yang tinggi kembali memicu banjir besar di berbagai wilayah Kota Samarinda, Senin (12/5/2025). Kecamatan Loa Janan Ilir menjadi kawasan yang terdampak paling parah dalam kejadian kali ini.
Air yang menggenangi permukiman warga juga membuat lalu lintas terganggu, terutama di Jalan HM Rifadin yang mengalami kemacetan parah dan terputusnya akses selama tiga hari.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menilai kondisi ini bukan semata disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga karena lemahnya pengelolaan tata ruang dan lingkungan.
“Masalah ini lebih kompleks daripada sekadar curah hujan tinggi. Hampir seluruh kawasan Samarinda terdampak, termasuk wilayah pinggiran seperti Loa Janan yang hingga kini masih membutuhkan dapur umum karena air belum surut di puluhan rumah,” ujar Darlis.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada sistem drainase kota yang tidak memadai serta maraknya aktivitas pertambangan di kawasan hulu yang memperburuk aliran air menuju kota.
Ia menegaskan bahwa posisi geografis Samarinda yang berada di hilir memperbesar risiko banjir bila tidak ditangani secara menyeluruh.
“Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan faktor cuaca. Sistem drainase yang buruk dan kegiatan tambang di hulu mempercepat peningkatan volume air ke kota,” tegasnya.
Darlis mengkritik kebijakan penanganan banjir oleh pemerintah daerah yang dinilainya bersifat reaktif dan tidak menyasar akar persoalan.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyusun langkah strategis yang mencakup evaluasi perizinan tambang, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta perbaikan sistem drainase secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Diperlukan kebijakan yang konkret dan dirancang secara menyeluruh. Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda harus memiliki sistem penanggulangan bencana yang memadai,” tambahnya.
Hingga saat ini, sebagian warga Loa Janan Ilir masih mengandalkan bantuan dari relawan dan instansi pemerintah.
Sementara itu, kemacetan parah di Jalan HM Rifadin mengganggu aktivitas harian warga serta menghambat distribusi logistik.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda telah menerjunkan tim untuk memberikan bantuan dan memantau kondisi terkini di lapangan.
Namun demikian, masyarakat mulai mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi jangka panjang.
Darlis juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum terhadap industri ekstraktif yang merusak lingkungan, serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan warga kota.
“Selama penanganan banjir masih bersifat sementara dan reaktif, bencana seperti ini akan terus berulang. Pemerintah harus mulai menyusun kebijakan yang sungguh-sungguh mengutamakan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi PN







Users Today : 281
Total Users : 491887
Views Today : 632
Total views : 1584986
Who's Online : 2