Publiknews.co Samarinda – Persoalan banjir yang terus berulang di Kota Samarinda memicu keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono.
Ia menilai masalah ini tak lagi bisa dianggap sebagai isu lokal semata, melainkan cerminan dari lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dalam merespons bencana ekologis yang makin rutin terjadi.
Menurut Sugiyono, selama ini masyarakat cenderung menyalahkan pemerintah kota semata atas genangan yang terus meluas setiap musim hujan.
Padahal, sebagian besar infrastruktur pengendali banjir berada di bawah kewenangan provinsi.
“Publik sering tidak tahu siapa yang berwenang menangani apa. Akibatnya, tanggung jawab kabur dan penanganan banjir pun terkesan tambal sulam,” ungkapnya.
Ia secara khusus menyinggung Bendungan Benanga yang berperan penting dalam menahan luapan air ke wilayah permukiman. Namun, proyek tersebut dinilai belum memberikan hasil optimal meski telah menguras anggaran puluhan miliar rupiah.
“Sudah sampai Rp25–30 miliar dianggarkan, tapi sedimentasi masih tinggi dan dampak banjir tetap terjadi. Harus ada evaluasi menyeluruh, apakah anggaran digunakan tepat sasaran,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Sugiyono mendorong agar pemerintah provinsi dan kota segera duduk bersama untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih menyeluruh dan berbasis data.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan aliran air.
“Masalah banjir ini terlalu besar untuk ditangani sendiri oleh satu pihak. Butuh sinergi nyata antarinstansi dan kesadaran kolektif masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi tumpang tindih program atau pemborosan anggaran, melainkan kerja bersama yang efektif untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang sudah lama membebani warga Samarinda.
Penulis Nisnun Editor Redaksi Pn







Users Today : 182
Total Users : 510591
Views Today : 262
Total views : 1618626
Who's Online : 3