Bupati Kukar Dorong BUMD MGRM Kelola Partisipasi Interest di Sektor Migas

Foto : Bupati Kukar, Edi Damansyah.

PublikNews.Co, Kukar – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, mengapresiasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) (Perseroda) dalam mengelola kebijakan Participating Interest (PI) di sektor minyak dan gas (migas).

Hal ini disampaikannya pada saat mengunjungi kantor MGRM, pada Jumat (15/3/2025), malam.

“Saya berterima kasih kepada MGRM. BUMD ini memegang peran penting dalam mengelola Participating Interest dan mengembangkan rencana bisnis di sektor migas,” kata Edi.

Edi menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah memang memberi ruang bagi BUMD untuk terlibat di sektor migas. Menurutnya, MGRM memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan tersebut melalui kemitraan dengan dua perusahaan migas.

“Ini bagian dari komitmen Pemkab Kukar melalui MGRM. Kami berharap kerja sama ini berjalan produktif dan saling menguntungkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dasar administrasi kerja sama tersebut sudah jelas. Namun, yang lebih penting adalah komitmen dari semua pihak agar program ini berjalan sesuai rencana.

“Komitmen semua pihak sangat penting. Saya optimis kerja sama ini bisa berjalan baik,” tuturnya.

Selain di sektor migas, Edi mengungkapkan bahwa MGRM juga menjalankan berbagai usaha lain. Salah satunya adalah penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang sedang dikembangkan di beberapa wilayah.

“SPBN sedang dalam proses di Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu. Selain itu, MGRM juga mengelola gas elpiji 3 kg,” jelasnya.

Dalam arahannya, Edi berpesan agar manajemen MGRM menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kepercayaan menjadi kunci utama keberhasilan kerja sama.

“Kepercayaan itu modal utama. Tanpa kepercayaan, kerja sama ini tidak akan berjalan,” tegasnya.

Terakhir, Edi juga mengingatkan agar tidak ada kepentingan pribadi yang mencampuri kegiatan BUMD. Edi menegaskan, penyalahgunaan wewenang dapat menjadi tanda awal kegagalan.

“Jangan ada kepentingan pribadi di dalamnya. Kalau itu terjadi, itu tanda-tanda kegagalan,” tutupnya. (Adv)