Dampak Akibat Banyak Tambang Ilegal, DPRD Kaltim Bentuk Pansus Investigasi Tambang.

Publiknews. Co – Samarinda – Maraknya Tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD Provinsi Kaltim bentuk panitia khusus (Pansus) Investigasi Tambang Kaltim. Syafruddin di tunjuk sebagai Ketua Pansus pun membenarkan hal tersebut.

Selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin yang di Tunjung sebagai Ketua Pansus itu, Ia mengatakan, jika penugasan pansus yang diketuai olehnya akan mengevaluasi sektor pertambangan secara komprehensif.

“Kita di tugaskan untuk mengevaluasi sektor pertambangan secara komprehensif, baik soal lahan, keluhan masyarakat dan lainnya,” ucapnya.

Dalam waktu dekat Dia mengungkapkan akan langsung turun ke lapangan untuk meng-cross check kerja dan kewajiban perusahaan tambang dalam melakukan upaya-upaya penetralisiran setelah melakukan kegiatan pertambangan.

“Kita juga akan tetap melakukaan kerja menyeluruh terhadap perusahaan tambang yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” lanjutnya.

Ditambah dengan Informasi baru baru ini, Masyarakat Kaltim di kejutkan degan bertambahnya anak-anak yang mati di lubang tambang. Tercatat, berdasarkan data Jaringan advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, sejak tahun 2011 hingga 2022, terdapat 41 anak mati di lubang tambang.

” Itu terjadi karena, seperti tidak melakukan reklamasi, perusahaan tambang yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Yang kita tau ada anak-anak yang mati di lubang tambang, itu juga akan kita kejar dan akan kita rekomendasikan untuk di tindak,” jelasnya.

Dalam melaksanakan tugas nya Syafruddin akan berfokus pada perusahaan tambang yang memiliki izin resmi saja. Namun juga, tambang illegal pun tak lepas dari kinerja pansus tersebut.

“Tambang illegal juga akan kita identifikasi ya, masih aktif atau sudah enggak,” ujar Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB tersebut.

Untuk itu, ia akan melakukan serangkaian rapat bersama dengan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Pemrov. Kaltim, untuk membahas terkait dengan mitra kerja Pansus Investigasi Tambang.

“Kita akan undang OPD yang berkait ya seperti DLH, PTSP, ESDM dan bila perlu Gubernur kita undang,” pungkasnya. (Adv)