Dana Global Fund Terancam Berhenti, DPRD Kaltim Minta APBD 2027 Biayai Penanganan HIV/AIDS

Teks Foto: Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Publiknews.co, SAMARINDA – Keberlanjutan program penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian DPRD Kaltim. Pemerintah provinsi hingga kabupaten dan kota diminta mulai menyiapkan alokasi anggaran khusus dalam APBD 2027 untuk mengantisipasi penghentian bantuan hibah dari Global Fund.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa selama ini sebagian besar pembiayaan program penanggulangan HIV/AIDS di daerah masih bergantung pada bantuan tersebut. Bahkan, sekitar 80 persen kebutuhan pendanaan disebut bersumber dari hibah Global Fund.

Kondisi itu, menurutnya, harus segera diantisipasi melalui keterlibatan pemerintah daerah dalam pembiayaan program kesehatan. Dengan begitu, keberlangsungan pelayanan dan pengobatan pasien tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun lembaga donor.

“Maka kita harus membangun kesepahaman di mana bukan hanya APBN, tetapi juga APBD dapat mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS ini,” kata Darlis, Jumat (13/11/2026).

Ia mengingatkan, apabila bantuan Global Fund dihentikan tanpa adanya sumber pembiayaan pengganti, berbagai program penanganan HIV/AIDS berpotensi terganggu. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama ialah ketersediaan obat bagi pasien yang harus menjalani pengobatan secara berkelanjutan.

“Kalau dana Global Fund terhenti dan obat habis, dari mana lagi pasien bisa mendapat obat jika tidak dianggarkan dari anggaran daerah?” ujarnya.

Menurut Darlis, kebutuhan dukungan anggaran tersebut semakin penting mengingat kasus HIV/AIDS masih ditemukan di sejumlah wilayah Kaltim.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, terdapat 297 kasus baru sepanjang 2026. Samarinda menjadi daerah dengan jumlah tertinggi, yakni 111 kasus, kemudian Balikpapan sebanyak 57 kasus, Kutai Timur 33 kasus, dan Kutai Kartanegara 23 kasus.

“Untuk penyakit, pengidap terbanyak di Samarinda, Balikpapan, Kutim, dan Kukar. Maka harus melalui penanganan lebih lanjut,” tegasnya.

Selain persoalan pembiayaan, Darlis turut mengingatkan adanya tantangan pengendalian HIV/AIDS seiring meningkatnya mobilitas penduduk di Kaltim, termasuk dampak perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia menilai, sistem pendataan kasus juga perlu diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara tepat. Sebab, pasien yang terdeteksi mengidap HIV tidak selalu menjalani pengobatan di daerah tempat tinggalnya. Sebagian di antaranya memperoleh layanan kesehatan melalui mekanisme rujukan ke fasilitas kesehatan di wilayah lain.

“Misalkan ada pasien diketahui HIV, tetapi berobatnya di rumah sakit daerah lain. Kan rujukan, yang pertama puskesmas, kalau sudah stadium tertentu dirujuk ke rumah sakit,” jelasnya.

Perhatian lainnya diarahkan kepada sektor perusahaan. Dari hasil uji petik terhadap sejumlah perusahaan, Darlis menemukan bahwa pemeriksaan kesehatan berkala atau medical check-up (MCU) tahunan belum seluruhnya memasukkan skrining HIV sebagai bagian dari pemeriksaan karyawan.

Karena itu, ia mendorong perusahaan yang beroperasi di Kaltim untuk mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Langkah tersebut dinilai dapat membantu memperluas deteksi dini sekaligus mendukung upaya pengendalian penyebaran HIV.

“Maka kami meminta perusahaan yang beroperasi di Kaltim dapat mempertimbangkan pemeriksaan HIV secara rutin dalam program kesehatan dan keselamatan kerja (K3), sebagai bentuk dukungan untuk penanggulangan HIV,” ucapnya.

Di sisi lain, Darlis meminta fasilitas pelayanan kesehatan lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan HIV/AIDS. Upaya tersebut juga harus disertai penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Ia menegaskan, orang dengan HIV tetap dapat menjalani kehidupan dan beraktivitas seperti masyarakat lainnya dengan menjalani terapi antiretroviral (ARV) secara rutin sesuai anjuran medis.

Pengobatan yang efektif dapat menekan jumlah virus dalam tubuh hingga mencapai kondisi tidak terdeteksi. Jika viral load tersupresi secara berkelanjutan, risiko penularan melalui hubungan seksual dapat dicegah.

“Penderita HIV/AIDS sebenarnya bisa diobati asalkan mau menjalani terapi secara rutin, sehingga virusnya tidak lagi menular. Langkah pencegahannya adalah melalui skrining,” demikian Darlis.(Adv/DprdKaltim)

penulis nisa editor redaksi