Publiknews. Co -Samarinda– Nidya Listiono sayangkan masih banyak desa tertinggal. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah Perusahaan Pertambangan di Kaltim yang banyak.
Ketua Komisi II DPRD Prov. Kaltim Nidya Listiono, menyayangkan soal masih banyaknya terdapat desa tertinggal di Kaltim.
Pasalnya, hal itu justru berbanding dengan jumlah pertambangan di Kaltim yang di setiap Kabupaten memiliki sedikitnya tiga hingga empat pertambangan.
“Bicara desa tertinggal ini terkait dengan persoalan infrastruktur. Kenapa orang malas datang? Karena aksesnya tidak ada, jalan rusak dan sebagainya,” ungkap Tio (sapaan akrabnya).
Dibalik itu, ia pun menyinggung soal bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang harus di berikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pada masyarakat sekitar area pertambangan.
Dana CSR tentunya sangat memberikan kontribusi pada warga sekitar area pertambangan yang rentan terkena polusi hingga penyakit. Maka sangat wajib rasanya perusahaan memberikan dana CSR yang mumpuni maksimal bagi masyarakat.
“Bantuan CSR dari perusahaan swasta yang ada di wilayah tentu sangat diharapkan, sehingga pembangunan desa khususnya dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pada setiap Kepala Daerah, untuk menggunakan kewenangannya pada perusahaan-perusahaan, agar menyalurkan dana CSR dengan tepat dan maksimal.
“Berdasarkan Undang-Undang, CSR itu ada dan wajib disalurkan pada masyarakat sekitar. Sehingga kepala daerah melalui OPDnya punya kekuatan untuk menekan pengusaha terkait CSR,” pungkasnya.
(Zul/ADV/DPRD Kaltim)