Publik News.Co.Samarinda:Sejumlah isu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sedang mendominasi ekspor non migas di Kalimantan Timur, sehingga UMKM turut andil dalam memegang perputaran ekonomi di Benua Etam.
Karena hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim yang baru Nidya Listiyono menilai, agar ekspor non migas bisa sampai ke mancanegara membutuhkan sertifikasi internasional yang diakui oleh negara, sehingga hal ini menjadi PR untuk pelaku UMKM karena membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Pertama kita harus berkomunikasi dulu dengan para pihak UMKM, jika memang ada kendala maka kita lakukan analisis SWOT agar kita bisa mengetahui kendala yang dihadapi oleh mereka itu apa,” ungkapnya.
Pria yang sering disapa Tyo itu, menegaskan pelaku UMKM juga harus berkoordinasi bersama Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan yang kemudian nantinya akan dibantu mencari jalan keluar oleh pihak Komisi II DPRD Kaltim.
“Karena hal ini berkaitan dengan tumbuh kembang ekonomi Kaltim dan juga yang terpenting dalam kegiatan ekspor barang adalah dengan memperhatikan kualitas agar mampu bersaing di pasaran, maka koneksi antara pelaku UMKM dan dinas terkait serta pemerintah itu diperlukan,” tuturnya.
Tyo mengingatkan kepada para pelaku UMKM bahwa
Kegiatan impor maupun ekspor harus memperhatikan barang yang bukan hanya memiliki kuantitas tapi kualitas juga tak kalah penting sehingga memiliki nilai kompetitivenes.
“Kita memiliki potensi produksi non migas seperti contohnya kerajinan sarung dan menurutnya saya ini yang harus dimaksimalkan supaya produk kita mampu bersaing di pasar internasional,” pungkasnya.
Harapannya, agar seluruh pelaku UMKM lebih meningkatkan strategi marketing karena branding merupakan bagian terpenting dalam membangun sebuah usaha, dengan branding maka suatu produk akan memiliki image yang dapat membuat konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan produk lainnya.
Penulis Nur Faradita | Editor Eka Mandiri