Dinsos Kukar Dorong Edukasi Seksual pada Pendidikan sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan

Foto: Plt. Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris

Publiknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pentingnya pendidikan seksual sejak dini sebagai langkah preventif mencegah terulangnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak.

Dorongan ini disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Yuliandris, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD terkait kasus dugaan pencabulan di salah satu pesantren Tenggarong Seberang. Pada Selasa (19/8/2025).

Menurut Yuliandris, anak-anak saat ini menghadapi banyak ancaman, tidak hanya di sekolah atau pesantren, tetapi bahkan di lingkungan keluarga.

“Anak-anak kita bisa dikatakan hampir tidak punya ruang aman. Karena itu pendidikan seksual penting diberikan agar mereka tahu ketika mengalami pelecehan, baik fisik maupun verbal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, edukasi seksual bukan sekadar soal biologis, tetapi pemahaman anak tentang batasan tubuh, hak untuk menolak, dan keberanian melapor jika terjadi hal yang tidak semestinya.

“Sejak usia dini, anak harus tahu bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Bahkan orang tua pun harus memahami batas itu,” tambahnya.

Yuliandris menegaskan, minimnya edukasi seksual membuat banyak anak tidak menyadari dirinya menjadi korban. Banyak yang memilih diam karena takut, atau bahkan tidak tahu bahwa dirinya dilecehkan.

“Padahal pelecehan tidak selalu berbentuk tindakan, ucapan pun bisa masuk kategori pelecehan,” jelasnya.

Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen memperluas sosialisasi terkait edukasi seksual di sekolah maupun lembaga pendidikan non-formal. Tujuannya agar anak-anak mampu mengenali, memahami, dan melaporkan bila terjadi hal yang tidak pantas.

“Ini berlaku untuk semua, bukan hanya pesantren. Seluruh lembaga pendidikan di Kukar, baik formal maupun non-formal, harus mendapat materi edukasi seksual secara masif,” ujar Yuliandris.

Selain edukasi langsung ke anak, peran orang tua juga menjadi penting. Pemerintah daerah menilai, keluarga harus dilibatkan dalam program pencegahan agar pemahaman lebih menyeluruh.

Sebagai langkah awal, Dinas Sosial Kukar bersama OPD lain akan merancang program lintas sektor yang fokus pada peningkatan kesadaran dan tindakan anak untuk melindungi dirinya sendiri. Program ini juga akan melibatkan konselor, psikolog, serta tenaga pendidik.

Upaya ini diharapkan dapat menutup celah terjadinya pelecehan seksual, sekaligus membangun budaya melapor jika anak mengalami tindak kekerasan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan, tetapi juga pencegahan.

“Kalau langkah edukasi ini kita lakukan sejak dini, maka anak-anak akan lebih terlindungi. Harapan kami, Kukar bisa menjadi kabupaten yang benar-benar ramah anak,” tutup Yuliandris. (Adv/Nr)