Disdikbud Kukar Dorong Wajib Belajar 13 Tahun, dan Tekan Angka Putus Sekolah

Foto: Plt Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto

Publiknews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat sektor pendidikan melalui sejumlah program prioritas yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Plt. Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menegaskan bahwa evaluasi program dilakukan secara berkelanjutan agar setiap persoalan bisa segera ditangani.

“Pemantauan terus dilakukan, terutama melalui pengawas sekolah. Jika ada kasus tertentu, langsung kita tangani supaya tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Tahun ini, ada tiga fokus utama yang sedang dikerjakan. Pertama, mendorong transformasi digital di sekolah-sekolah, khususnya SD hingga SMP. Program ini meliputi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, dengan sekolah rujukan sebagai percontohan agar bisa ditiru lebih luas.

Menurut Pujianto, teknologi menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Karena itu, sekolah perlu menyesuaikan diri dengan pola belajar digital agar siswa siap menghadapi tantangan zaman.

“Sekolah percontohan menjadi model agar pemanfaatan teknologi bisa diterapkan lebih luas,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjannya pada Kamis (4/9/2025).

Prioritas kedua adalah program wajib belajar 13 tahun. Jika sebelumnya hanya 12 tahun hingga jenjang SMA, kini ditambah satu tahun pendidikan pra-sekolah melalui PAUD. Program ini sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN).

“Anak usia lima hingga enam tahun harus ikut PAUD sebelum masuk SD. Itu penting, agar mereka punya kesiapan belajar sejak dini,” terang Pujianto.

Fokus ketiga adalah penanganan angka putus sekolah. Tahun lalu tercatat sekitar 12 ribu anak di Kukar tidak melanjutkan pendidikan. Kasusnya beragam, mulai dari drop out, tamat tapi tidak melanjutkan, hingga siswa yang bersekolah namun tidak tercatat dalam data resmi.

Untuk menekan angka tersebut, pemerintah memberikan beasiswa, menyediakan jalur pendidikan non-formal, serta bekerja sama dengan pemerintah desa dan organisasi masyarakat.

“Kita lakukan penyisiran data, verifikasi kasus, edukasi orang tua, hingga menawarkan jalur pembelajaran alternatif supaya anak-anak bisa kembali sekolah,” jelasnya.

Selain itu, Disdikbud juga tetap fokus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, mulai dari peningkatan kompetensi guru, pembangunan sarana-prasarana sekolah, hingga beasiswa bagi anak kurang mampu.

“Harapan kami, semua anak di Kutai Kartanegara bisa mendapat akses pendidikan yang layak, tanpa ada yang tertinggal,” pungkas Pujianto. (Adv/Nr)