Foto: Suasana sosialisasi BOSKAB untuk perlengkapan SD (Nur/Publiknews)
Publiknews.co, Kutai Kartanegara – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara meminta seluruh sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten (BOSKAB) untuk mengelola anggaran dengan penuh tanggung jawab.
Transparansi dan integritas menjadi prinsip utama agar manfaat dana benar-benar dirasakan oleh peserta didik.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, dalam kegiatan sosialisasi BOSKAB bagi sekolah dasar negeri dan swasta di Gedung Serbaguna Disdikbud Kukar, Senin (13/10/2025).
Ia menegaskan, pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan secara jujur dan terbuka karena bersumber dari uang publik.
“Dana BOSKAB ini adalah amanah. Maka harus dikelola dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Pujianto menjelaskan, baik sekolah negeri maupun swasta memperoleh nilai dan peruntukan dana yang sama. Perbedaan hanya terdapat pada mekanisme administrasi dan pencairan anggaran, menyesuaikan sistem keuangan masing-masing lembaga.
“Untuk sekolah negeri, pencairan dilakukan melalui APBD murni. Sedangkan sekolah swasta lewat APBD perubahan karena menyesuaikan rekening sekolah,” jelasnya.
Ia menambahkan, tujuan utama BOSKAB adalah membantu pemenuhan perlengkapan sekolah dasar agar kegiatan belajar berjalan lebih baik. Karena itu, kepala sekolah dan bendahara diminta memastikan dana yang diterima benar-benar memberi manfaat langsung kepada siswa.
“Pertanggungjawaban bukan sebatas laporan keuangan, tapi juga bagaimana dana itu memberi dampak positif bagi anak-anak kita,” kata Pujianto.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Disdikbud Kukar juga ingin memperkuat budaya kerja bersih di lingkungan pendidikan. Setiap pengelola dana publik diingatkan agar tidak bermain-main dengan anggaran yang diperuntukkan bagi masa depan generasi muda.
“Silakan dikelola dengan baik, laporkan dengan benar, dan pastikan semua sesuai aturan,” tegasnya.
Disdikbud berharap seluruh sekolah di Kukar dapat menjadikan BOSKAB sebagai instrumen peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Kalau dana dikelola dengan niat baik dan hati yang bersih, hasilnya pasti akan dirasakan oleh masyarakat,” tutup Pujianto. (Adv/Nr)








Users Today : 1011
Total Users : 544384
Views Today : 1715
Total views : 1676243
Who's Online : 8