DPRD Dorong Dunia Usaha Terlibat Atasi Rendahnya Usia Sekolah di Kaltim

Publiknews.co Samarinda – Persoalan rendahnya rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian serius DPRD provinsi.

Komisi IV DPRD Kaltim menilai bahwa solusi atas persoalan ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada peran pemerintah daerah.

Kolaborasi dengan pihak swasta dianggap menjadi elemen penting dalam memperluas akses pendidikan bagi generasi muda.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa keterlibatan perusahaan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat membantu meringankan beban biaya hidup para pelajar, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama anak-anak putus sekolah.

“Pemerintah daerah memang wajib membiayai kebutuhan pokok pendidikan seperti biaya sekolah. Namun, kebutuhan lain seperti transportasi, konsumsi harian, dan tempat tinggal, itu bisa dibantu oleh sektor swasta melalui sinergi program sosial,”tutur Darlis, Senin (23/6/2025).

Merujuk pada data yang ada, saat ini rata-rata lama sekolah masyarakat di Kaltim baru mencapai 10,2 tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat awal SMA.

Darlis menilai kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh mahalnya biaya sekolah, melainkan oleh beban hidup harian yang tak mampu ditanggung oleh banyak keluarga.

“Banyak siswa terpaksa berhenti sekolah bukan karena tak mampu membayar uang sekolah, melainkan karena sulit memenuhi kebutuhan hidup seperti ongkos harian, makan, dan akomodasi. Ini masalah nyata yang harus ditangani bersama,”jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pendidikan gratis hanya akan efektif jika disertai dengan dukungan terhadap aspek pendukung lainnya.

Tanpa itu, kebijakan pendidikan gratis tidak akan mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.

Lebih lanjut, Darlis mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar angka partisipasi pendidikan semata.

Menurutnya, kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan secara paralel.

“Memperluas akses itu penting, tapi tidak boleh mengabaikan mutu. Kompetensi guru, fasilitas pendidikan, dan metode pembelajaran harus terus diperbaiki agar hasilnya benar-benar berkualitas,”tegas politisi tersebut.

DPRD Kaltim pun mendorong agar pemerintah daerah secara aktif merancang skema kerja sama lintas sektor, khususnya dengan pelaku usaha, agar dukungan terhadap dunia pendidikan menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa jika kolaborasi antara pemerintah dan swasta dapat berjalan optimal, maka dalam beberapa tahun ke depan rata-rata lama sekolah masyarakat Kaltim bisa meningkat secara signifikan,”pungkas Darlis.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN