DPRD Kaltim Desak Pemprov Perkuat Dukungan Pendidikan di Wilayah 3T dan Kawasan Perkebunan Sawit

Publiknews.co Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan perhatian lebih serius terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan perkebunan sawit.

Permintaan ini muncul karena sekolah-sekolah di daerah tersebut dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari sarana dan prasarana hingga dukungan anggaran.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, usai menghadiri rapat dengar pendapat terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honorarium guru SMA serta SMK swasta di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).

“Kondisi sekolah-sekolah di wilayah 3T dan kawasan perkebunan sawit tentu tidak bisa disamakan dengan sekolah di perkotaan. Keterbatasan akses dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat membuat peran pemerintah menjadi sangat penting,” ujarnya.

Menurut Fadly, salah satu solusi yang perlu segera diterapkan adalah penyediaan anggaran khusus bagi sekolah-sekolah di wilayah tersebut.

Ia menilai, langkah afirmasi semacam ini penting dilakukan untuk menjamin bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

“Kami mendorong agar ada alokasi anggaran khusus untuk sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah. Misalnya melalui program afirmasi bagi siswa dari keluarga miskin, pemerintah harus hadir sepenuhnya dan memberikan subsidi total,” jelasnya.

Fadly menegaskan bahwa kebijakan afirmasi bukan sekadar persoalan bantuan dana, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

Upaya ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di perkotaan dan daerah pelosok Kalimantan Timur.

“Subsidi penuh untuk sekolah di wilayah tersebut merupakan langkah strategis agar mereka tidak terbebani biaya dan tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas,” tambahnya.

DPRD Kaltim juga menekankan bahwa pemerataan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, anak-anak di kawasan 3T dan perkebunan sawit diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati layanan pendidikan yang memadai.

Melalui dorongan ini, DPRD Kaltim berharap Pemprov segera mengambil langkah konkret dalam pembahasan anggaran perubahan maupun penyusunan kebijakan pendidikan selanjutnya.

Dengan demikian, upaya pemerataan pendidikan dapat benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan kawasan perkebunan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi