DPRD Kaltim Desak Penegakan Hukum Tegas Atasi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Pendidikan Unmul

Publiknews.co Samarinda – Kerusakan lingkungan di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman memicu kekhawatiran serius dari DPRD Kalimantan Timur.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyuarakan desakan agar penegak hukum segera bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal yang merusak kawasan konservasi pendidikan tersebut.

Menurut Darlis, pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan pendidikan bukan hanya mengancam kelestarian ekologis, tetapi juga mencoreng kewibawaan hukum negara.

Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di area KHDTK bersifat ilegal dan tak memiliki dasar hukum yang sah.

“Tidak bisa ada kompromi untuk pelaku tambang ilegal, apalagi ini terjadi di kawasan pendidikan yang seharusnya steril dari eksploitasi. Jika dalam dua minggu tidak ada perkembangan dalam penetapan tersangka, kami di DPRD akan mengambil langkah politik,” ujarnya.

Langkah politik yang dimaksud adalah usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang akan secara khusus mengawal dan mengusut kasus ini jika aparat penegak hukum tidak menunjukkan progres nyata dalam waktu yang telah ditentukan.

DPRD juga mendorong Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman untuk segera melakukan kajian valuasi kerugian ekologis akibat aktivitas tambang.

Nilai kerusakan lingkungan tersebut, menurut Darlis, bisa menjadi dasar kuat dalam upaya gugatan perdata terhadap para pelaku.

“Kami ingin ada langkah hukum yang komprehensif. Tidak cukup dengan penindakan pidana saja, tapi juga perlu ada ganti rugi atas kerusakan yang sudah ditimbulkan,” tegasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN