DPRD Kaltim Dorong Penguatan Petani Lokal dan Inovasi Kaum Muda di Sektor Pertanian

Publiknews.co Samarinda – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan tanggapannya terhadap rencana Gubernur Kalimantan Timur yang berinisiatif mendatangkan petani dari Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian di daerah.

Menurut Ananda, inisiatif tersebut patut dihargai sebagai bentuk kolaborasi antarwilayah, namun harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk memperkuat kapasitas petani lokal yang selama ini belum sepenuhnya diberdayakan.

“Upaya kerja sama seperti ini tentu kami dukung sebagai bentuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Namun, sangat penting agar perhatian terhadap petani Kalimantan Timur tidak terabaikan. Mereka juga membutuhkan akses pelatihan, teknologi, dan fasilitas penunjang untuk dapat berkembang secara mandiri,” jelasnya.

Ia menilai bahwa kolaborasi lintas provinsi harus diiringi dengan kebijakan yang memprioritaskan pemberdayaan internal, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Dalam kesempatan tersebut, Ananda juga merespons program Petani Milenial yang dicanangkan Gubernur.

Ia menilai, partisipasi generasi muda dalam bidang pertanian merupakan langkah strategis untuk menciptakan regenerasi dan keberlanjutan sektor pangan di Kalimantan Timur.

“Petani muda perlu memiliki wawasan jauh ke depan dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Mereka tidak bisa terus bergantung pada pendekatan pertanian tradisional semata,” ungkapnya.

Ananda turut mengajak pemuda di berbagai wilayah, termasuk Samarinda, untuk mengambil bagian aktif dalam program tersebut.

Ia menyampaikan bahwa dunia pertanian saat ini menawarkan banyak peluang, apalagi dengan dukungan teknologi seperti pertanian cerdas (smart farming) dan strategi pemasaran digital.

“Pertanian saat ini harus dilihat sebagai peluang ekonomi yang dinamis. Generasi muda harus mampu membawa pembaruan dan melihat pertanian sebagai ruang inovasi, bukan sekadar mempertahankan kebiasaan lama,” tambahnya.

Terkait peran DPRD, Ananda menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah provinsi di sektor pertanian bersifat terbatas, terutama dalam hal penyediaan bibit dan pengawasan.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa DPRD akan tetap mengawal program-program yang berpihak pada petani lokal dan petani milenial.

“Kami berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pertanian, baik melalui distribusi bibit unggul maupun pendampingan teknologi. Sinergi antara semua pihak sangat diperlukan,” ujarnya.

Ananda menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kemajuan sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada kerja sama eksternal, tetapi juga pada keberpihakan terhadap potensi lokal yang ada.

“Kolaborasi penting, tetapi pemberdayaan dari dalam harus menjadi prioritas. Petani milenial merupakan kunci masa depan, dan mereka harus didukung dengan kebijakan yang nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Saat ini, rencana kerja sama dengan petani dari Jawa Barat masih menunggu kejelasan teknis dan mekanisme pelaksanaannya.

Sementara itu, DPRD Kaltim terus memantau dan berkomitmen memastikan kebijakan tersebut berjalan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani lokal.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN