DPRD Kaltim Minta Pemerintah Provinsi Segera Atasi Krisis Daya Tampung Siswa SMA/SMK

Publiknews.co Samarinda — Lonjakan jumlah lulusan SMP yang tidak sebanding dengan kapasitas sekolah negeri menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai pemerintah provinsi harus segera mengambil langkah strategis guna mengantisipasi persoalan daya tampung di jenjang pendidikan menengah atas.

Darlis menyampaikan bahwa solusi yang dibutuhkan tidak hanya bersifat sementara.

Penambahan rombongan belajar (rombel) dan pembangunan unit sekolah baru harus segera dilakukan, terutama di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Samarinda dan Balikpapan.

“Kita menghadapi realitas jumlah lulusan SMP yang terus meningkat, namun fasilitas sekolah negeri masih sangat terbatas. Dalam banyak kasus, satu rombel bisa berisi hingga 50 siswa, padahal standar ideal hanya 36 siswa per kelas,”ungkap Darlis, Senin (16/6/2025).

Ia menambahkan bawa target pemerintah untuk menampung 30 ribu siswa di tahun ajaran 2025/2026 masih belum memadai secara keseluruhan.

Jika tidak diiringi pembangunan sekolah baru, tekanan daya tampung akan terus menjadi masalah tahunan.

“Pendidikan negeri masih menjadi pilihan utama masyarakat karena kualitas dan biaya yang relatif lebih ringan. Maka jika infrastruktur tidak diperluas, keluhan soal keterbatasan kursi akan terus terjadi dari tahun ke tahun,”tegasnya.

Lebih lanjut, Darlis menyoroti pentingnya perluasan akses pendidikan hingga ke pelosok daerah.

Di sejumlah desa, jumlah lulusan SMP terlalu kecil untuk membentuk satu rombel, sehingga memerlukan pendekatan alternatif.

“Kita perlu solusi inovatif, seperti kelas jarak dekat yang terhubung dengan sekolah induk. Ini akan jauh lebih efisien dibanding membuka sekolah filial yang prosesnya panjang dan birokratis,”jelas politisi Partai Demokrat itu.

Tak hanya soal infrastruktur, ia juga menyoroti kendala ekonomi yang dihadapi siswa dari pedalaman.

Biaya transportasi ke sekolah di pusat kecamatan, kata Darlis, kerap lebih besar dari kebutuhan makan sehari-hari mereka.

Terkait mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Darlis menyatakan dukungan atas penerapan empat jalur seleksi, zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.

Menurutnya, pendekatan ini lebih adil dan mengurangi praktik manipulasi domisili.

“Dengan adanya jalur afirmasi dan prestasi, anak-anak yang memiliki kemampuan atau berasal dari keluarga kurang mampu tetap punya peluang yang layak. Ini jauh lebih baik dibanding sistem zonasi tunggal yang rawan disalahgunakan,”jelasnya..

Sebagai penutup, Darlis mengingatkan bahwa ekspansi jumlah rombel maupun sekolah harus diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sistem belajar-mengajar.

“Perluasan daya tampung harus berjalan seiring dengan perbaikan mutu. Tanpa peningkatan kualitas, penambahan fasilitas hanya akan menyelesaikan persoalan di permukaan,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN