PublikNews.com, SAMARINDA — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Ya’qub mengatakan, akan terus mengawasi kinerja OPD terkait serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terlaporkan belum maksimal.
Adanya laporan terkait OPD yang belum merealisasikan anggaran dengan maksimal, Rusman mengatakan, bahwa hal ini dikarenakan OPD kebingungan mengenai mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan, informasi yang diterimanya, penyerapan anggaran sampai bulan November belum mencapai 80 persen. Padahal, jelas Rusman, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan tutup buku pada Desember 2023, sehingga dikhawatirkan pekerjaan yang tidak terealisasikan akan menjadi anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
“Jadi bukan tidak menjalankan, kami juga masih ada waktu sampai dengan 28 Desember 2023. Jadi masih ada ruang untuk membenahi dan ini memang sedang proses berjalan,” ungkapnya.
Rusman telah mengecek, beberapa OPD telah menjalankan programnya masing-masing. Ia mengungkap, ada OPD yang terkendala administratif, sehingga membuat beberapa OPD masih belum menjalankan program kerjanya.
Harapannya, agar OPD yang belum menjalankan atau yang sedang dalam proses berjalan, bisa menyelesaikan dan merealisasikan serapan anggaran.
Penulis Nur Ainunnisa | Editor Eka Mandiri