DPRD Kaltim Tegaskan Komitmen Awasi Realisasi Janji Gubernur dalam 100 Hari Pertama, Prioritaskan Tiga Sektor Utama

Publiknews.co Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam menjamin pelaksanaan program prioritas Gubernur, khususnya pada masa awal kepemimpinan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, setelah mengikuti rapat kerja awal bersama jajaran legislatif dan eksekutif di Gedung Karang Paci beberapa waktu lalu.

“Meski pertemuan ini masih bersifat umum, semangat untuk membangun sinergi antara DPRD dan Pemprov sudah sangat tampak. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan pada sektor-sektor yang lebih spesifik,”ujar Ananda pada Sabtu (7/6/2025).

Politikus dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya pembentukan forum-forum pembahasan tematik guna mempercepat penyelesaian persoalan di sektor-sektor strategis, tanpa menunggu terakumulasinya persoalan yang lebih besar.

“Pendekatan sektoral akan membantu kita merancang kebijakan yang lebih tanggap terhadap kondisi lapangan, sekaligus mempercepat pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran,”katanya .

Ia juga menyoroti pentingnya penyelarasan program prioritas Gubernur dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar arah pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan konsisten dan terukur.

“Dokumen RPJMD saat ini sedang dalam tahap finalisasi dan akan segera diajukan ke rapat paripurna. Upaya harmonisasi dengan kebijakan nasional juga telah dilakukan melalui berbagai instrumen seperti instruksi presiden, arahan gubernur, serta keputusan dari Kementerian Dalam Negeri,”tambahnya.

Dalam aspek penganggaran, Ananda menekankan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan menjadi fokus utama DPRD.

Menurutnya, ketiga sektor ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus diutamakan dalam alokasi dana daerah

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dua program unggulan Gubernur, yakni GratisPol serta JosPol akan menjadi fokus pemantauan pihaknya.

“Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal implementasi kedua program ini. Jika pelaksanaannya sudah sesuai harapan, tentu kami akan memberikan dukungan. Namun jika ditemukan kekurangan, kami akan memberikan kritik yang bersifat membangun,”jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Ananda menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif sejak awal, terutama terhadap kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Momen ini merupakan kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di semua lapisan,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN