DPRD Minta Pembenahan Dapur MBG Segera Dituntaskan agar Layanan Tetap Berjalan

Publiknews.co Samarinda – Penataan sejumlah dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Dewan meminta pemerintah memastikan proses pembenahan berjalan cepat sehingga tidak mengganggu keberlangsungan program maupun menimbulkan ketidakpastian bagi pihak pengelola.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengatakan evaluasi terhadap beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan operasionalnya merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, aspek kebersihan, sanitasi, hingga kelengkapan administrasi menjadi hal penting yang harus dipenuhi setiap dapur penyedia makanan sebelum kembali beroperasi melayani penerima manfaat.

“Yang menjadi perhatian tentu berkaitan dengan kebersihan, sanitasi, serta berbagai persyaratan lain yang memang harus dipenuhi agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya pada Senin (3/8/2026).

Novan menilai langkah korektif yang dilakukan pemerintah merupakan upaya positif untuk memperkuat sistem pelaksanaan MBG. Namun ia mengingatkan agar proses tersebut tidak berlangsung terlalu lama karena dapat berdampak terhadap pengelola dapur yang saat ini menghentikan aktivitasnya.

Ia menegaskan pembenahan harus dibarengi dengan kepastian terkait mekanisme operasional ke depan sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun polemik di tengah masyarakat.

“Perbaikan sistem memang perlu dilakukan, tetapi harus ada kejelasan dan kepastian agar seluruh pihak yang terlibat mengetahui arah kebijakan yang akan diterapkan,” katanya.

Selain menyoroti penutupan dapur MBG, Novan juga menanggapi munculnya opsi penyaluran bantuan melalui kartu atau ATM MBG dengan nilai Rp15 ribu per hari kepada siswa. Menurutnya, setiap alternatif kebijakan harus dikaji secara matang agar tidak menggeser tujuan utama program yang telah dirancang pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa program MBG dibentuk untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi secara langsung. Karena itu, setiap perubahan mekanisme harus benar-benar mempertimbangkan efektivitas serta manfaat yang diterima kelompok sasaran.

“Yang terpenting adalah tujuan program ini tetap tercapai. Masyarakat yang menjadi sasaran harus benar-benar menerima manfaatnya dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pembenahan yang sedang dilakukan,” tegasnya.

DPRD Samarinda berharap pemerintah segera menuntaskan seluruh proses evaluasi dan perbaikan sehingga layanan MBG dapat kembali berjalan optimal. Dengan sistem yang lebih baik dan pengawasan yang kuat, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak.

Novan menambahkan, penyelesaian yang cepat dan transparan akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG serta memberikan kepastian bagi pengelola SPPG yang selama ini terlibat dalam pelaksanaannya.(advdprdsamarinda)