DPRD Minta PUPR Samarinda Segera Tuntaskan Pelaksanaan Program Fisik

Publiknews.co Samarinda — Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti lambannya pelaksanaan program pembangunan fisik yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda pada paruh pertama tahun anggaran 2025.

Berdasarkan evaluasi DPRD, hingga pertengahan tahun ini, realisasi fisik baru mencapai sekitar 20 persen, meskipun tahap perencanaan telah rampung hingga 90 persen.

“Memang capaian fisik masih di angka sekitar 20 persen. Namun dari sisi perencanaan, tayang kegiatan sudah mendekati 90 persen. Ini artinya tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya pada Kamis (17/7/2025).

Ia menegaskan, kondisi seperti ini bukanlah persoalan baru, melainkan pola yang terus berulang setiap tahun.

Menurutnya, kegiatan seharusnya bisa langsung dikerjakan segera setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

“Kami berharap, setelah APBD ditetapkan, pekerjaan tidak perlu menunggu lama untuk dieksekusi,” katanya menegaskan.

Deni juga mengingatkan bahwa keterlambatan pelaksanaan berpotensi berdampak pada mutu pekerjaan, terutama jika proses pengerjaan dipaksakan di sisa waktu yang semakin sempit menjelang akhir tahun anggaran.

“Yang kami inginkan adalah hasil pekerjaan yang maksimal. Jangan sampai kualitas pekerjaan terabaikan hanya karena mepetnya waktu pelaksanaan,” katanya.

Selain mengevaluasi progres fisik dan serapan anggaran, Komisi III turut memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya penyusunan basis data teknis dan peta jalan pembangunan, khususnya untuk penanganan banjir serta pengaturan tata ruang.

Langkah ini dinilai sangat penting sebagai landasan kebijakan jangka panjang, termasuk dalam pembahasan rencana penyesuaian tata ruang di tingkat kecamatan.

Deni juga menyoroti sektor bina marga dan bina warga yang dianggap masih membutuhkan pembenahan, terutama dalam hal perencanaan dan koordinasi antarinstansi.

“Kami sudah memberikan sejumlah catatan. Dalam waktu dekat, kami berencana mengundang pihak terkait secara khusus untuk melakukan pembahasan lebih mendalam,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi