DPRD Samarinda Dorong Langkah Cepat Kendalikan Inflasi Usai Kenaikan Harga BBM

Publiknews.co Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, meminta Pemerintah Kota Samarinda segera mengoptimalkan berbagai langkah pengendalian inflasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diperkirakan akan memengaruhi harga kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, kenaikan biaya energi hampir selalu berdampak pada meningkatnya ongkos distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok sekaligus menekan daya beli masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini.

“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama-sama. Kita sudah memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan berbagai OPD dan unsur perbankan untuk memantau sekaligus mencari solusi atas persoalan ini,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).

Iswandi menilai TPID memiliki peran strategis karena tidak hanya bertugas mengawasi perkembangan harga di pasar, tetapi juga menyusun langkah antisipasi terhadap potensi gejolak ekonomi sebelum dampaknya semakin meluas.

Ia menjelaskan bahwa pengalaman selama beberapa tahun terakhir menunjukkan inflasi daerah umumnya dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok yang sangat sensitif terhadap biaya distribusi.

Komoditas seperti minyak goreng, ikan, cabai, dan berbagai kebutuhan harian lainnya, menurutnya, sering menjadi penyumbang utama laju inflasi yang langsung dirasakan masyarakat.

“Biasanya komoditas seperti minyak, ikan, dan cabai menjadi pemicu utama inflasi. Karena itu, sektor-sektor tersebut harus mendapat perhatian khusus,” katanya.

Meski demikian, DPRD masih menunggu data terbaru dari pemerintah daerah bersama TPID untuk mengetahui komoditas apa saja yang saat ini memberikan pengaruh terbesar terhadap inflasi di Kota Samarinda.

Namun demikian, Iswandi menilai kenaikan harga BBM hampir pasti berdampak pada meningkatnya biaya distribusi barang. Ketika ongkos transportasi naik, harga barang di tingkat konsumen umumnya ikut mengalami penyesuaian.

“Kenaikan BBM tentu memengaruhi biaya distribusi. Dampaknya, harga kebutuhan pokok biasanya juga akan ikut meningkat,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan harga, tetapi juga segera mengoptimalkan berbagai program pengendalian inflasi yang telah disiapkan dalam anggaran daerah.

Beberapa langkah yang dinilai dapat dipercepat antara lain penguatan program ketahanan pangan, pelaksanaan operasi pasar murah, dukungan distribusi bahan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, hingga intervensi terhadap harga komoditas tertentu apabila diperlukan.

Menurut Iswandi, efektivitas pengendalian inflasi sangat bergantung pada kecepatan pemerintah dalam menjalankan program-program tersebut sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

“Programnya sebenarnya sudah tersedia dan telah dianggarkan. Yang diperlukan sekarang adalah percepatan pelaksanaannya agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Ke depan, Komisi II DPRD Samarinda juga akan mengikuti evaluasi bersama TPID untuk memantau perkembangan inflasi sekaligus memastikan langkah-langkah pengendalian berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa upaya mengendalikan inflasi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas angka ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Yang terpenting adalah daya beli masyarakat tetap terjaga. Jangan sampai harga terus naik tanpa ada langkah nyata untuk melindungi warga,” tutupnya.(adv/ayii)