DPRD Samarinda Dorong Pendataan Warga Lebih Valid demi Ketepatan Penyaluran Bantuan Sosial  

Publiknews.co Samarinda – Keakuratan data masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan berbagai program bantuan sosial pemerintah. Karena itu, DPRD Kota Samarinda meminta petugas yang terlibat dalam proses pendataan warga agar bekerja secara teliti dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Syaputra, mengatakan kualitas data yang baik akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Sebaliknya, kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan masyarakat yang berhak justru tidak memperoleh bantuan yang semestinya diterima.

Menurut Samri, proses pengumpulan data harus dilakukan secara objektif dan profesional dengan memperhatikan kondisi ekonomi warga secara menyeluruh. Ia menilai validitas data sangat menentukan efektivitas berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.

“Jangan sampai ada warga yang seharusnya menerima bantuan malah terlewat karena data yang tidak sesuai dengan kondisi riil,” ujarnya pada Jumat (31/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menggunakan sistem desil sebagai dasar pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem tersebut, warga dikelompokkan berdasarkan kondisi sosial ekonomi untuk menentukan kelayakan menerima berbagai bentuk bantuan.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian data. Beberapa warga yang tergolong kurang mampu justru tercatat pada kategori yang lebih tinggi sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan sosial tertentu.

Kondisi tersebut, lanjut Samri, harus menjadi perhatian seluruh petugas pendataan. Ia meminta setiap informasi yang dihimpun diverifikasi secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan status kesejahteraan masyarakat.

“Kesalahan data akan berdampak langsung pada penyaluran bantuan. Karena itu proses verifikasi harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh,” katanya.

Selain itu, Samri menilai keterlibatan ketua rukun tetangga (RT) sangat penting dalam proses pendataan. Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan warga, RT dinilai memiliki pemahaman lebih baik mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lingkungannya.

Dengan adanya koordinasi antara petugas pendataan dan perangkat lingkungan, hasil yang diperoleh diyakini akan lebih akurat serta mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata.

Samri juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi warga dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, pembaruan data kesejahteraan perlu dilakukan secara berkala agar informasi yang digunakan pemerintah selalu relevan dan sesuai perkembangan di lapangan.

Menurutnya, basis data yang terus diperbarui akan membantu pemerintah mengurangi risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan sekaligus memastikan anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Data harus terus diperbarui mengikuti kondisi masyarakat. Dengan begitu program bantuan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Ia berharap seluruh petugas sensus maupun pihak terkait dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Akurasi data, kata Samri, bukan hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.

“Semakin baik kualitas data yang dimiliki, semakin besar pula peluang bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak,” pungkasnya.(advdprdsamarinda)