DPRD Samarinda Dorong Revitalisasi Permukiman Kumuh Jadi Prioritas Pembangunan

Publiknews,co Samarinda – Permasalahan kawasan permukiman kumuh di sejumlah wilayah seperti Samarinda Kota dan Samarinda Ilir mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda.

Anggota Komisi III, Maswedi, menegaskan perlunya percepatan penataan kawasan tersebut guna menciptakan lingkungan yang layak, aman, dan sehat bagi warga kota.

Maswedi menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi beberapa permukiman yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan hidup.

Menurutnya, lingkungan yang tidak tertata tidak hanya berdampak pada estetika kota, namun juga meningkatkan potensi risiko bencana seperti kebakaran, serta penyebaran penyakit.

“Kawasan yang tidak layak huni memiliki dampak besar terhadap keselamatan dan kesehatan warga. Oleh karena itu, penataan kota harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertib, sejalan dengan visi pembangunan kota,” ujar Maswedi.

Ia menilai bahwa meskipun sejumlah pembangunan fisik seperti rehabilitasi Pasar Pagi telah menunjukkan kemajuan, manfaatnya akan kurang terasa bila masih terdapat kantong-kantong permukiman kumuh di pusat kota.

“Pembangunan fisik yang baik perlu diimbangi dengan pemerataan kualitas lingkungan permukiman. Jika kawasan kumuh masih dibiarkan, maka kesenjangan akan terus melebar,” imbuhnya.

Maswedi mendorong Pemerintah Kota, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk memberikan perhatian lebih dan mengalokasikan anggaran yang memadai dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Salah satu usulan konkret yang diajukan adalah relokasi warga dari bantaran sungai, guna mengembalikan fungsi sungai sebagai ruang terbuka hijau dan kawasan penunjang kebersihan kota.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kawasan kumuh tidak hanya ditemukan di pinggiran, melainkan justru banyak berada di pusat kota.

Kondisi ini memperlihatkan betapa mendesaknya kebutuhan akan penataan yang lebih merata.

“Permukiman yang tidak tertata justru paling banyak ditemukan di wilayah inti kota seperti Samarinda Ilir dan Samarinda Kota. Kepadatan yang tinggi tanpa perencanaan yang baik menghasilkan lingkungan yang semrawut,” jelasnya.

Maswedi memperingatkan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan, akan terjadi ketimpangan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan akses terhadap infrastruktur dasar.

“Oleh karena itu, DPRD terus mendorong agar program revitalisasi kawasan kumuh dimasukkan dalam agenda prioritas pembangunan. Kolaborasi antara Disperkim dan PUPR mutlak diperlukan untuk menciptakan tata kota yang lebih manusiawi dan berkelanjutan,” pungkas

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN