DPRD Samarinda Ingatkan Penurunan Laporan Kekerasan Anak Belum Tentu Cerminkan Kondisi Sebenarnya

Ket Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.

Publiknews.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta masyarakat dan pemerintah tidak terburu-buru menilai turunnya angka laporan kekerasan terhadap anak sebagai tanda bahwa persoalan tersebut telah berkurang. Pasalnya, masih ada kemungkinan sejumlah kasus belum terdeteksi atau tidak dilaporkan oleh korban maupun lingkungan sekitarnya.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda mencatat terdapat 94 kasus kekerasan terhadap anak selama enam bulan pertama tahun 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan jumlah laporan pada tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 kasus.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai penurunan jumlah laporan perlu dianalisis secara mendalam agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru terkait kondisi perlindungan anak di daerah.

“Angka laporan yang menurun belum tentu berarti kasusnya berkurang. Bisa saja masih ada kejadian yang tidak dilaporkan atau belum terungkap,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, banyaknya laporan yang masuk justru dapat menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan. Karena itu, keterbukaan dan keberanian masyarakat dalam menyampaikan laporan harus terus didorong.

Sri mengatakan masih adanya budaya menutupi atau menyelesaikan kasus kekerasan secara diam-diam menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Untuk itu, sistem pengawasan dan pelaporan harus diperkuat hingga ke lingkungan masyarakat paling dekat.

Ia menilai perlindungan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perangkat RT, kelurahan, kader Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), hingga tokoh masyarakat. Peran mereka dinilai penting dalam mendeteksi tanda-tanda kekerasan sejak dini dan memastikan korban memperoleh perlindungan yang diperlukan.

“Harus ada mekanisme yang jelas di tingkat lingkungan agar setiap indikasi kekerasan terhadap anak bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti,” katanya.

Selain memperkuat sistem pelaporan, Sri juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap setiap laporan yang diterima. Penanganan yang segera dilakukan dinilai dapat meminimalkan dampak psikologis maupun sosial yang dialami korban.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui atau mencurigai adanya tindakan kekerasan terhadap anak. Menurutnya, laporan yang cepat akan membantu proses penanganan sekaligus mencegah munculnya dampak yang lebih besar di kemudian hari.

“Jangan menunggu sampai kasusnya semakin berat. Jika ada dugaan kekerasan, segera laporkan agar korban bisa mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang diperlukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sri mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa, untuk turut berperan dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media dinilai menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan sehingga upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan menyeluruh di Kota Samarinda.(advdrpdsamarinda)